Matatelinga.com, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD400 juta untuk implementasi program reformasi fiskal kebijakan pembangunan di Indonesia yang memiliki tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat mutu belanja negara."Reformasi kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves terkait pemberian pinjaman tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Chaves menjelaskan peningkatan penerimaan pajak dan penguatan mutu belanja merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia.Untuk itu, pendanaan senilai 400 juta dolar AS ini bisa mendukung kebijakan pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan, yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan kualitas penerimaan negara.Dilansir dari laman okezone.comSaat ini, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mencapai 13,1 persen pada 2015 dan rasio pajak terhadap PDB hanya 10,8 persen dibandingkan dengan negara lain di kawasan, dengan pengumpulan penerimaan pajak diperkirakan hanya setengah dari potensi yang ada.Oleh karena itu, belanja publik kini kurang mendukung rencana pembangunan dengan kontribusi pembelanjaan negara hanya sekitar 16,9 persen dari PDB di 2014, atau lebih kecil dibandingkan rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.Kurangnya anggaran untuk investasi mengakibatkan defisit infrastruktur besar dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta minimnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang bisa meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan."Penerima manfaat terbesar dari penerimaan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia terutama mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan," kata Rodrigo.Program reformasi fiskal kebijakan pembangunan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran yang telah diusulkan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia Ndiame Diop menjelaskan upaya mendorong penerimaan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan sistem administrasi."Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas. Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha," jelasnya.Oleh karena itu, dukungan Bank Dunia terhadap reformasi fiskal di Indonesia merupakan bagian penting dari kerangka kemitraan yang berfokus pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa perubahan.(Fit)