Matatelinga.com, Hari ini Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan empat Kementerian Koordinator (Kemenko), salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sesuai Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerial lembaga (K/L), maka Kemenko Bidang Perekonomian melakukan pemotongan anggaran sebesar 15 persen.Dilansir dari laman okezone.com"Sebelum ada pemotongan anggaran kita Rp 361,614 miliar. Ditambah anggaran KEIN Rp41,3 miliar menjadi Rp401,6 miliar. Setelah ada pemotongan 15 maka total anggaran yang berkurang menjadi Rp42,3 miliar," tutur Darmin di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (13/6/2016)."Sehingga pagu setelah APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2016 sebesar 359,213 miliar," tambah dia.Darmin menjabarkan, pemotongan Rp42,3 miliar akan dilakukan pada penghematan menyangkau perjalanan dinas, sosialisasi seminar dan hasil optimalisasi biaya sewa peralatan kantor.Lanjut Darmin, setelah adanya pemotongan dan telah dilakukan perhitungan maka penyerapan anggaran dengan kegiatan dan program yang akan dijalan sampai akhir tahun paling tidak penyerapan bisa mencapai 93 persen. "Tapi ini masih bisa diatas 93 persen, karena ada beberapa kebijakan baru yang belum dimasukkan dalam RAPBNP," ujarnya.Selain itu, Darmin meminta pagu anggaran dalam APBN 2017 sebesar Rp350,2 miliar yang terdiri dari koordinasi bidang perekonomian sebesar Rp229,2 miliar, kemudian program dukungan Management Rp121,1 miliar."Kalau dibandingkan pagu anggaran setelah APBNP tahun ini, tahun depan anggaran lebih rendah 2,5 persen dibandingkan anggaran tahun lalu Rp361,614 miliar," tuturnya.Darmin mengatakan, arah kebijakan dalam pagu anggaran 2017 sebagai rencana kegiatan pokok di Kemenko Perekonomian yang akan dijalankan pada 12 poin utama. Dia menjabarkan, poin utama yang akan dikerjakan seperti koordinasi kebijakan ekonomi makro secara kondusif, koordinasi keuangan yang inklusif termasuk KUR, koordinasi kedaulatan pangan dan ketahanan air, koordinasi ketahanan energi dan pemanfaatan SDA, koordinasi peningkatan peranan UMKM dan kewirausahaan."Kemudian koordinasi pengembangan investasi dan pengembangan industri, koordinasi pengembangan pengendalian ekspor impor, koordinasi fasilitas perdagangan, koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, koordinasi tata ruang nasional, koordinasi KEK, koordinasi kerjasama ekonomi nasional multiratelal, bilaternal dan ASEAN community," tuturnya.(Fit)