Matatelinga.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berencana akan kembali mereview aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurutnya, hal ini sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk menerbitkan aturan DNI tahap selanjutnya. "DNI perlu kita review kembali. Presiden kan sudah bicara kepada media kalau ada revisi kedua, ketiga," kata Tom di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (8/8/2016). Nantinya, rencana ini akan dibahas ke dalam rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas seperti sektor pertanian hingga perhubungan. "Tentunya perlu koordinasi, akan kami angkat di rakor Menko Perekonomian. Ada hal teknis seperti pertanian, perhubungan, sehingga ada satu gambaran yang komprehensif semua harus sinkron tidak bisa jalan sendiri," imbuhnya. Seperti dilansir dari laman okezone.comNamun, Tom mengenakan tak akan menerbitkan berbagai aturan terkait rencana revisi DNI ini. Sebab, selama ini banyak aturan yang justru tidak berjalan dan pada akhirnya dihapuskan. "Pak Presiden mengimbau hati-hati menambah aturan. Kita tidak ingin tambah aturan yang jelimet. DNI masih belum ada pembicaraan. Kita lihat (tahun ini)," tutupnya.(Fit)