Matatelinga.com, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati kerjasama dalam menunjang tugas kedua lembaga di bidang statistik dan jasa keuangan. Kerjasama tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang diresmikan hari ini, Rabu (31/8/2016), di Gedung Soemitro Djojohadikusumo OJK. Kepala BPS Suryamin mengatakan, dalam menghasilkan produk statistik di bidang finansial, BPS membutuhkan data penting dari lembaga keuangan. Supaya produk statistik bisa menggambarkan potensi dan perkembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional."Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas data yang kami hasilkan. Dan data keuangan dari lembaga keuangan adalah bagian yang sangat penting, sehingga dalam MoU ini kami akan lakukan pertukaran data dan menggali informasi," kata dia di Gedung OJK. Sejalan dengan Suryamin, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan dalam sambutannya bahwa penyediaan data dan informasi yang akurat dan “real time” bagi OJK sangatlah strategis. Terlebih saat ini OJK mengawasi kurang lebih 5000 lembaga jasa keuangan sehingga OJK sepenuhnya menyadari bahwa dalam mengelola “A Big Data” sampai menjadi data dan informasi yang berkualitas dan up to date bukanlah perkara yang mudah. Rabu (31/8/2016)Oleh karena itu, OJK menganggap penting adanya kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data dan informasi di bidang statistik dan jasa keuangan, sehingga dari kerjasama ini dapat dihasilkan data yang akurat, konsisten dan berkesinambungan, yang nantinya diharapkan dapat mendukung perencanaan strategis lembaga dan pemerintah pada umumnya. "Kami sangat menyambut baik karena kami komitmen data itu sanhgat penting dan banyak data yang harus dirapikan agar pengambilan keputusan (kebijakan) menjadi lebih baik," tukas dia.Sebagai rincian, berikut ruang lingkup MoU:(i) Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan informasi;(ii) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan;(iii) Sosialisasi dan edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak(iv) Penelitian dan Pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan;(v) Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Dalam pelaksanaannya ke depan, MoU akan didukung dengan penyusunan lebih lanjut terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diwakili oleh Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. Pejabat Penghubung BPS adalah Sekretaris Utama sedangkan dari OJK adalah Deputi Komisioner Manajemen Strategis lB Melalui kerjasama perdana untuk 5 (lima) tahun ke depan ini diharapkan data-data yang dihasilkan oleh BPS dan OJK dapat saling dimanfaatkan oleh kedua instansi untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang stabil dan berkelanjutan, serta dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis pada masing-masing institusi.(Fit/Okz)