MATATELINGA, Jakarta: Pada seluruh masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, dihimbau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, agar melaporkan seluruh hartanya saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Harta tersebut, tidak hanya berbentuk penghasilan melainkan juga aset.Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, seluruh harta yang dianggap mewah oleh wajib pajak, secara prinsip harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh kepada otoritas pajak. Apalagi, saat ini ada beberapa barang yang masuk dalam kategori mewah."Jadi, bukan hanya HP (Handphone), tetapi harta yang bermanfaat. Harta yang masuk barang mewah,” kata Ken, Jakarta, Senin 18 September 2017.Ken menjelaskan, harta yang diungkap wajib pajak nantinya hanya akan digunakan otoritas pajak sebagai sinkronisasi data SPT Tahunan para wajib pajak. Karena itu, Ditjen Pajak pun mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar tidak khawatir dengan kewajiban tersebut.“Sebenarnya kalau kalian beli HP, sudah dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Tapi uang untuk beli HP ini dari penghasilan. Dilaporkan saja. Kalau dilaporkan, penghasilan di bawah Rp4,5 juta, juga tidak bayar lagi,” katanya“Nanti (harta yang dilaporkan) dihitung aset. Misalnya, kamu punya HP 10, harganya Rp10 juta. Jadi, ada Rp100 juta. Nah, punya uang itu, sudah dilaporkan belum? Jangankan HP, ada loh berlian kecil harganya Rp500 juta,” ujar Ken.Meski demikian, Ken menegaskan, otoritas pajak tidak bisa memaksa seluruh wajib pajak untuk melaporkan seluruh hartanya yang masuk kategori mewah. Sebab, sistem perpajakan di Indonesia bersifat self asessment, atau bersifat pelaporan secara mandiri.“Ini sifatnya self assessment. Dilaporkan saja. Belajar tertib. Kami tidak cek amat patuh. Tidak harus juga melaporkan,” tegasnya.Sebelumnya, Rizal Ramli kembali mengeluarkan kritik pedas terhadap kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu mengkritisi kebijakan jenis harta yang harus dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.Melalui akun Facebook yang dikutip VIVA.co.id, Senin 18 September 2017, Rizal Ramli mengkritisi kebijakan otoritas pajak yang mewajibkan wajib pajak memasukan telepon selular sebagai bentuk harta dalam SPT Tahunan. Menurutnya, hal ini menunjukkan kepanikan pemerintah“Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sebagai harta. Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie (Sri Mulyani),” tulis Rizal Ramli di akun Facebooknya.(Mtc)