MATATELINGA, Jakarta: Serikat Pekerja (SP) PT Garuda Indonesia (Persero) mengancam melakukan aksi mogok kerja pada pekan kedua Juli. Aksi mogok dilancarkan karena belum ada kejelasan dari pemerintah dan manajemen Garuda Indonesia atas tuntutan yang diajukan SP Sekarga.Ketua Harian Sekarga Tommy Tampatty menegaskan aksi mogok dilakukan apabila pemerintah tak memberikan solusi yang pasti. Meski demikian, SP Sekarga mengaku menghargai keinginan pemerintah di bawah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang akan menyelesaikan persoalan pada pekan pertama Juli."Pak Luhut bilang solusi itu di minggu pertama Juli sudah keluar, tapi kalau ternyata tidak ada, ya kami mogok. Dipastikan mogok minggu kedua Juli. Kami hargai sekali itikad baik pemerintah yah," ujarnya.Namun, ia mengingatkan bahwa SP Sekarga khawatir ketidakpercayaan pekerja terhadap manajemen maskapai penerbangan pelat merah tersebut meningkat dan kemungkinan berdampak pada kinerja perusahaan.Apalagi, ia melanjutkan, mogok akan dilakukan saat arus mudik balik Lebaran 2018. "Makanya, kami harap segera ada solusi. Ini juga akan berpengaruh pada semua hal, tak cuma perusahaan, tapi juga konsumen, masyarakat pengguna Garuda Indonesia," imbuh Tommy.Serikat Pekerja Garuda Indonesia terdiri dari SP Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Keduanya mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memangkas jumlah anggota direksi perseroan yang dinilai gemuk, yaitu dari sembilan direksi menjadi hanya enam orang direksi.Restrukturisasi anggota direksi tersebut dianggap perlu demi menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. SP menilai, jumlah direksi sebagai hal pemborosan, yang bertentangan dengan keinginan manajemen untuk mengupayakan efisiensi.Tunggu Keputusan PemerintahDihubungi secara terpisah, menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury, manajemen masih mengupayakan solusi yang akan diberikan oleh pemerintah pad awal Juli nanti."Kami selalu berkomunikasi dengan semua karyawan. Untuk sekarang, mari tunggu keputusan dari pemerintah," katanya.Pun demikian, ia meminta agar pekerja melakukan upaya-upaya selain mogok untuk mencapai titik temu kedua belah pihak."Mogok bukanlah solusi. Masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencari titik temu," kata Pahala.