MATATELINGA, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tak perlu menunda pengerjaan proyek infrastruktur jika perluasan kebijakan B20 atau pencampuran biodiesel pada solar nonsubsidi sebesar 20 persen telah dilakukan.Menurut Luhut, penerapan B20 bisa sedikit menutup defisit transaksi neraca berjalan yang tahun lalu mencapai US$17,5 miliar. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebijakan B20 akan menghemat devisa sebesar US$5,6 miliar atau sekitar Rp80,64 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS) atau sekitar US$21 juta per hari atau sekitar Rp302 miliar."Saya ulangi ya, kalau B20 bisa berjalan sesuai rencana, maka kami tidak ada masalah lagi," ungkap Luhut, Jumat (3/8).Pemerintah, menurut dia, bahkan berencana menerapkan B30 hingga B100. Dengan begitu, ia berpendapat Indonesia berpeluang tak lagi dihadapkan pada persoalan defisit transaksi berjalan."B20 ke B30 dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan, lalu sampai B100. Nah isu apa lagi?," jelas Luhut.Namun, ia tak menampik jika pemerintah memang masih terus mengevaluasi proyek infrastruktur yang memiliki kandungan impor tinggi. Hanya saja, sampai saat ini belum ada pengajuan penundaan proyek secara spesifik."Belum ada yang ditunda ya, kami evaluasi tapi sampai saat ini belum kami temukan (kandungan impor tinggi)," tegas Luhut.Seperti diketahui, semakin industri dalam negeri mengurangi impor, maka semakin rendah juga ketergantungan negara itu terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).Dengan demikian, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa berpotensi lebih baik atau terapresiasi. Tak seperti saat ini yang terus melemah.Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab tingginya impor."Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ucap Erani belum lama ini.Walhasil, kenaikan impor membuat nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini. Namun, saat itu Erani memang belum mau menyebutkan proyek mana saja yang akan ditunda oleh pemerintah.