MATATELINGA, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan proyek-proyek infrastruktur senilai US$13,2 miliar atau setara Rp19 triliun kepada investor China dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), khususnya proyek listrik dan jalan tol.BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou dan didukung oleh China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure), melakukan market sounding kepada 90 investor besar asal China di Guangzhou pada Agustus 2018.Kota Guangzhou dipilih karena dianggap kota besar yang menjadi salah satu simpul logistik Tiongkok dan memiliki banyak perusahaan global di bidang infrastruktur.Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba P Hutapea menjelaskan kegiatan itu dilakukan khususnya untuk menawarkan proyek pembangkit listrik skema Independent Power Producer (IPP) dan proyek jalan tol di beberapa daerah."Total nilai investasi dari proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan tersebut mencapai US$13,2 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/8).Beberapa pengusaha yang hadir berasal dari berbagai sektor, antara lain perusahaan investasi, konstruksi, infrastruktur pembangkit listrik, finansial, serta perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, China."Dalam upaya untuk menyediakan infrastruktur, Pemerintah Indonesia memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dengan skema KPBU, karena ada dukungan pemerintah berupa penjaminan dan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan investor," sebutnya.Tamba mengklaim beberapa perusahaan tersebut telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dengan berinvestasi dan melaksanakan pembangunan atas proyek-proyek yang ditawarkan."Minat yang ditunjukkan oleh perusahaan China tersebut akan ditindaklanjuti oleh BKPM bersama KJRI Guangzhou, para penanggung jawab proyek, dan Sinosure," imbuh dia.Dalam kegiatan tersebut, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berkontribusi melengkapi informasi fasilitas untuk proyek infrastruktur skema KPBU dengan memaparkan penjaminan yang dapat diberikan oleh pemerintah.