Matatelinga - Jakarta, Kementerian BUMN telah menerapkan rekomendasi Panja Outsourcing. Salah satu penerapan rekomendas diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.Menurut Dahlan, adalah di sektor gaji atau kewajiban para tenaga alih daya di perusahaan BUMN."Outsourcing di BUMN harus ada bedanya. Gajinya di atas 10 persen dari UMP (Upah Minimum Provinsi)," ujar Dahlan saat raker dengan Komisi IX DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).Dahlan menjelaskan, rekomendasi Panja Outsourcing memang sudah diterapkan, ditindaklanjuti, serta dibuatkan tim pengawas sebagai praktik atau penerapan. Namun, penerapan yang tidak mudah membuat substansi gaji menjadi salah satu yang dibuat berbeda dari perusahaan-perusahaan lain.Dengan dibuatkannya tim pengawas penerapan rekomendasi Panja Outsourcing terus harus diawasi. Sebab, dalam implementasinya tidak semudah dengan teori yang dijelaskan."Ini harus saya kontrol, bagaimana nasib mereka dalam satu tahun, karena kontraknya itu hanya satu tahun lalu belum tentu diperpanjang," tambahnya.Menanggapi persoalan tersebut, Dahlan mengaku akan memberi kesejahteraan bagi para tenaga alih daya di perusahaan pelat merah dengan cara tender pekerjaan selama lima tahun serta bisa diperpanjang tiga kali.Oleh karena itu, dalam raker kali ini mantan Dirut PLN tersebut mengatakan diskusinya harus berjalan secara komprehensif. Sebab, panja kali ini memiliki waktu banyak dan dapat mengundang direksi BUMN untuk melihat persoalan tersebut secara detail."Di panja nanti akan terungkap bahwa nanti ada masukan-masukan dalam menyelesaikan outsourcing," tutupnya.(Okz/Adm)