MATATELINGA, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan posisi utang pemerintah pada Januari 2019 sebesar Rp4.498,65 triliun. Angka ini setara 30,10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan yakni 60% dari PDB.Posisi utang di awal tahun ini meningkat sekira Rp80 triliun dari posisi di Desember 2018 yang sebesar Rp4.418,30 triliun. Juga meningkat dibanding posisi Januari 2018 yang sebesar Rp3.958,6 triliun.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peningkatan utang ini didorong adanya penerbitan surat utang global secara signifikan sebagai bentuk antipasi kondisi perekenomian."Ini disebabkan akhir tahun lalu dinamika volatilitas tinggi dan di Januari kita ambil langkah terbitkan surat utang global secara signifikan untuk antisipasi keseluruhan tahun 2019," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Rabu (20/2/2019).Di mana pemerintah, sepanjang Januari 2019 melakukan penarikan utang mencapai Rp122,4 triliun. Angka ini melonjak 353,92% dari penarikan utang di Januari 2018 yang mencapai Rp26,98 triliun."Ini sebagai respons atau upaya mitigasi risiko atas kondisi pasar global yang diliputi ketidakpastian dan volatilitas, seperti kenaikan Fed Fund Rate, perang dagang AS dan China, dan volatilitas harga minyak dunia," katanya.Meski demikian, Bendahara Negara tersebut menegaskan persentase total utang itu tetap rendah dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB."Dengan kondisi tersebut, perekonomian Indonesia yang diukur dengan PDB masih mampu menutup hampir 4 kali dari jumlah utang Pemerintah saat ini," katanya. Adapun utang pemerintah berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,13 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp795,79 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.702,7 triliun.Di mana utang dari penerbitan SBN dominasi Rupiah mencapai Rp2.675 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.230,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp444,4 triliun. (Mtc/Okz)