MATATELINGA, Medan : Mendukung integritas ekonomi keuangan digital, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), Bank Indonesia Perwakilan Sumut membuka Forum Sistem Pembayaran. Forum ini, diharap bisa menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan digital yang ada.Hal ini disampaikan oleh Direktur BI Perwakilan Sumut, Andiwiana Septonarwanto kepada wartawan usai Kick off Forum Sistem Pembayaran di Hotel Adi Mulia Medan, Senin (9/9/2019). "Perkembangan ekonomi digital di masyarakat perlu direspon oleh seluruh stakeholder. Baik pemerintah, perbankan, pelaku industri serta otoritas dan pihak lainnya," jelas dia.[adx]Dalam forum ini, lajutnya akan ditekankan pada tiga pilar. Ada komunitas, ketersediaan data juga riset. "Penguatan jejaring dan koordinasi berbasis komunitas, melalui forum diharapkan akan tercipta harmonisasi antar regulator, industri/support, penyedia infrastruktur, merchant, dan pengguna," ujarnya.Penguatan forum, sambungnya, juga dilakukan melalui sharing data non confidential sehingga perluasan elektronifikasi dapat terukur dan sesuai sasaran. Sementara itu, penguatan forum melalui research tentang isu-isu terkini di bidang sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh BI, OJK dan stakeholders lainnya, diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota forum untuk merencanakan program ataupun inovasi yang tepat sasaran.[adx]"Sejauh ini kaloborasi belum ada, masih jalan sendiri-sendiri dan fokus di bidangnya masing-masing. Nah, melalui forum ini kita sama-sama duduk, dan tidak mengeklaim ini kerjaan siapa, tapi masing-masing harus berkontribusi apa," terangnya.Terkait implementasi ekonomi dan keunagan digital di Sumatera Utara, Andiwiana mengaku pihaknya belum memiliki data. "Kita masih awal sekali, belum ada data. Tapi kalau untuk saler di marketplace atau UMKM yang goes to digital, atau start up yang di bidang digital masih di jauh sekali, di bawah 50 persen," katanya.[adx]Untuk itu, melalui Forum Sistem Pembayaran tersebut, diharapkan nantinya ada kesepakatan terkait mekanisme koordinasi dan monitoring penyusunan peraturan daerah, penerapan elektronifikasi sistem pembayaran. "Mulai dari retribusi dengan QR Payment, elektronifikasi pembayaran transportasi, kuliner, retribusi pariwisata dan lainnya," tandasnya. (mtc/amel)