MATATELINGA, Medan : Permasalahan pupuk langka mendapat tanggapan dan sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur. Kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara terpaksa menggiring petani di beberapa daerah mencoba beralih menggunakan pupuk kandang.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten/kota sebenarnya tidak perlu terjadi. Pupuknya ada tersedia, hanya saja SK tentang alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian belum turun. Birokrasi yang panjang dan berbelit ini harus dipangkas agar petani tidak kesulitan dalam mendapatkan pupuknya," papar Sugianto Makmur, Senin (25/11/2019).
Menyikapi hal ini, Sugianto Makmur meminta pemerintah melakukan upaya-upaya kongkrit dan cepat dalam merespon permasalahan yang dihadapi petani di lapangan.
"Pupuk langka akan mempengaruhi pola tanam dan fase pemupukan jadi ikut terganggu. Hal ini akan mengakibatkan petani terancam menghadapi kerugian yang sangat serius, proyeksi keuntungan yang akan diperoleh juga menjadi sangat minim," paparnya.
Dugaan kita di lapangan, hilangnya pupuk bersubsidi ini disinyalir karena dampak dari kekeliruan penyajian data yang dilakukan petugas. Akibatnya alokasi pupuk subsidi di Sumut pada 2019 yang seyogyanya sebesar 251.909 ton, berkurang siginifikan dari alokasi 2018 sebesar 437.392 ton.
"Penghitungan dan kalkulasi alokasi pupuk bersubsidi seharusnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari agar petani tidak sampai kesulitan dalam mendapatkan pupuk pada saat musim tanam," tegasnya
Dinas terkait menurut Sugianto harus ikut ambil peran dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan secara baik dilevel bawah. Hal ini harus cepat ditanggulangi agar petani tidak merugi.
"Kita juga sangat mengharapkan kepada semua elemen jika ada menemukan kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini agar segera melaporkan kepada pihak berwenang. Jangan karena ulah mereka petani yang seharusnya mendapatkan jatah pupuk jadi tidak dapat sama sekali," kata Sugianto dari Fraksi PDI Perjuangan.