MATATELINGA, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih menemukan praktik korupsi penyaluran dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, metode penyalurannya telah berubah dari yang sebelumnya ke daerah terlebih dahulu menjadi langsung ke sekolah. Meski pembaruan penyaluran itu telah dilakukan, lanjut Sri, masih saja birokrat di Indonesia menemukan modus baru untuk ‘menyunat’ dana yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat tersebut ke sekolah. Modus baru itu dengan cara mengancam kepala sekolahnya."Yang namanya governance issue itu ‘kreativitasnya’ tinggi. Begitu kita direct transfer, enggak bisa disunat. Tapi, kepala sekolahnya dipanggil, ‘Elu (masih) mau jadi kepala sekolah, setor ke gue,’" kata Menkeu menggambarkan modus tercela itu di acara forum diskusi Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia di Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.Padahal, lanjut dia, pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo setiap tahunnya. Dimana 20 persen dari anggaran pemerintah pusat atau senilai Rp505,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan dengan 34 persennya langsung disalurkan melalui pemerintahan daerah.Untuk dana BOS sendiri, pada 2020 dianggarkan senilai Rp54,31 triliun, meningkat sembilan persen dari tahun lalu. Dana tersebut akan disalurkan secara langsung ke 271 ribu sekolah di seluruh Indonesia tanpa harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu."Saya ngobrol dengan Nadiem (Mendikbud) cukup lama dari anggaran (pendidikan Rp505,8 triliun) itu 34 persen directly ke local goverment," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.Karena itu, dia menekankan, fakta mendasar itu yang selalu harus dihadapi dan dibenahi di Indonesia. Supaya apa yang telah dicoba pemerintah pusat untuk memperkuat Indonesia ke depannya dan menuju Indonesia maju, harus diiringi dengan perbaikan kualitas birokrasi di daerah."Kalau kita sudah mencoba right things ada yang ganas tampak ada yang masalahnya enggak ngerti aja, itu fakta yang harus kita hadapi. Bisa loh orang stunting jadi pejabat juga," tutur Sri Mulyani.