MATATELINGA, Ankara: Sekarang Ankara menyewa firma hukum Arnold & Porter untuk "nasihat strategis dan penjangkauan" kepada otoritas AS. Kontrak sewa berlaku enam bulan senilai USD750.000 yang dimulai bulan ini.Ankara mengatakan penghapusannya dari program itu tidak adil, dan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia berharap ada perkembangan positif di bawah Presiden AS Joe Biden.Kontrak tersebut ditandatangani dengan SSTEK Defence Industry Technologies yang berbasis di Ankara, yang dimiliki oleh Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB), otoritas industri pertahanan utama Ankara."Arnold & Porter akan memberi nasihat tentang strategi bagi SSB dan kontraktor Turki untuk tetap berada dalam Program Joint Strike Fighter, dengan mempertimbangkan dan menangani faktor geopolitik dan komersial yang kompleks," bunyi kontrak tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/2/2021) malam.Turki menyewa firma hukum yang berbasis di Washington untuk melobi agar bisa kembali program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) setelah dikeluarkan karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia .Gara-gara didepak Washington dari program itu pada 2019, pesanan 100 lebih unit F-35 Lockheed Martin untuk Ankara juga ditangguhkan. Perusahaan Turki sebelumnya juga memproduksi suku cadang untuk produksi pesawat tempur generasi kelima tersebut.Washington selama ini berdalih sistem pertahanan rudal S-400 Rusia menjadi ancaman bagi F-35.Meskipun Turki dikeluarkan dari program tersebut, dan sanksi dijatuhkan pada industri pertahanan Turki pada bulan Desember, Pentagon mengatakan akan terus bergantung pada kontraktor Turki untuk komponen utama F-35.Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun mengatakan Turki telah membayar beberapa jet tempur F-35. "Bahkan biaya hanggar telah diambil dari Turki untuk jet yang tidak dapat menerima pengirimannya," katanya dalam acara terkait NATO pada Kamis.Menteri Pertahanan Hulusi Akar, berbicara setelah pertemuan para menteri pertahanan NATO, mengatakan dia telah memberi perhatian yang jelas kepada sekutu Turki bahwa pembatasan perizinan, upaya sanksi atau bahkan ancaman sanksi terhadap Turki hanya melemahkan aliansi.