MATATELINGA, Yangon: Tom Andrews selaku pelapor Khusus ke PBB untuk Myanmar, menyebutkan, sudah waktunya bagi dunia untuk mengambil tindakanterhadap junta Myanmar. Jika tidak bisa melalui Dewan Keamanan (DK) PBB, bisa melalui pertemuan puncak darurat internasional.Andrews mengatakan, pendapatan terhadap junta harus segera dihentikan, seperti pendapatan minyak dan gas, dan dari akses untuk mendapatkan senjata."Kata-kata kecaman atau keprihatinan terus terang terdengar hampa bagi rakyat Myanmar, sementara junta militer melakukan pembunuhan massal terhadap mereka," katanya.Baca Juga:"Rakyat Myanmar membutuhkan dukungan dunia. Kata-kata saja tidak cukup. Sudah lewat waktu untuk tindakan yang kuat dan terkoordinasi," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (28/3/2021).[br] Sementara itu, sebelumnya Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan/Tentara Negara Bagian Shan - Selatan (RCSS) mengatakan, pihaknya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa jika pasukan junta militer terus membunuh pengunjuk rasa."Hari Angkatan Bersenjata Myanmar bukanlah hari angkatan bersenjata, ini lebih seperti hari mereka membunuh orang. Ini bukan untuk perlindungan demokrasi juga, tapi bagaimana mereka merusak demokrasi," kata J Yawd Serk, ketua RCSS.Dia kemudian mengatakan bahwa seluruh kelompok etnis di Myanmar saat ini harus bergandengan tangan dan bersama-sama melawan keganasan junta militer."Kelompok etnis bersenjata sekarang memiliki musuh yang sama dan kami perlu bergandengan tangan dan melukai mereka yang menyakiti rakyat. Kami perlu bergabung bersama," sebutnya.