MATATELINGA. Bangkok - Enam bulan setelah junta militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar. Min Aung Hlaing selaku penguasa militer Myanmar telah mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk, demikian dilaporkan media pemerintah. pada Minggu (01/08/2021).Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Senin (02/08/2021), ketika para diplomat mengatakan mereka bertujuan untuk menyelesaikan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.Otoritas militer telah menghadapi protes berbulan-bulan, pemogokan yang melumpuhkan sektor publik dan swasta, dan kebangkitan konflik bersenjata di perbatasan. Pihak berwenang telah mencap lawan mereka sebagai teroris.
Baca Juga:Seorang Wanita Diduga Mengendarai Mobil dengan Rahasia yang MengerikanKelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menuduh angkatan bersenjata membunuh 939 orang dalam menekan perbedaan pendapat sejak kudeta dan mengatakan sedikitnya 6.990 lawan militer telah ditangkap.Militer mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang tewas jauh lebih rendah dan anggota angkatan bersenjata juga tewas dalam kekerasan. Dikatakan tanggapannya telah memenuhi norma-norma internasional dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional.Dalam pidatonya pada Minggu, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada 2023 dan mengatakan pemerintahannya siap untuk bekerja dengan utusan regional masa depan di Myanmar.[br]Pengumuman dan pidato itu datang tepat enam bulan setelah tentara melakukan kudeta dan merebut kekuasaan Myanmar pada 1 Februari. Kudeta itu terjadi menyusul pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai berkuasa Aung San Suu Kyi, yang diklaim militer curang.Min Aung Hlaing telah memimpin Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk tepat setelah kudeta dan yang telah menjalankan pemerintahan Myanmar sejak saat itu. Pemerintahan sementara akan menggantikan SAC.“Untuk menjalankan tugas negara dengan cepat, mudah dan efektif, dewan administrasi negara telah dibentuk kembali sebagai pemerintah sementara Myanmar,” kata seorang pembaca berita di televisi negara Myawaddy sebagaimana dilansir Reuters.Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk memulihkan demokrasi, dengan mengatakan, "Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023".[br]Tak lama setelah kudeta, para pemimpin junta menjanjikan pemilihan umum baru dalam waktu dua tahun. Rujukan pada Minggu hingga Agustus 2023 ditafsirkan oleh beberapa media lokal sebagai perpanjangan jangka waktu enam bulan.Min Aung Hlaing juga mengatakan pemerintahannya akan bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). (Mtc/Okz)