MATATELINGA. Kabul - Diungkapkan Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang dipimpin Taliban. Delegasi Taliban telah membahas aset Afghanistan yang dibekukan, sanksi dan bantuan kemanusiaan dengan pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) di Norwegia.Afghanistan menghadapi situasi yang mengerikan setelah pengambilalihan oleh Taliban. Aset negara di luar negeri dibekukan dan sejumlah negara serta organisasi menolak bekerja sama dengan gerakan radikal itu.Taliban mengambil kendali penuh atas Afghanistan setelah penarikan pasukan dan sekutunya. Ini menandai berakhirnya perang selama 20 tahun di sana.
Baca Juga:Mencekam ! Negara-Negara Barat Bersatu Membela UkrainaPerang Afghanistan adala perang terpanjang dan paling mahal dalam sejarah Amerika modern yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dari kedua belah pihak.Awal bulan ini, Norwegia mengirim misi diplomatik ke Afghanistan untuk membahas situasi kemanusiaan negara itu dengan Taliban.Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri pemerintah sementara Taliban, Amir Khan Muttaqi, tiba di Norwegia dalam kunjungan tiga hari untuk membahas pemberian bantuan kemanusiaan ke Afghanistan serta masalah politik, pendidikan dan ekonomi."Pembicaraan serius dan efektif juga diadakan dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS tentang aset yang dibekukan, sanksi ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan percepatan kegiatan ekonomi untuk mengurangi pembatasan transaksi perbankan dan aliran uang bebas," kata Kementerian Luar Negeri Afghanistan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Sindonews, Kamis (27/01/2022).[br]Delegasi Afghanistan juga bertemu dengan pejabat dari beberapa negara lain untuk membahas bantuan ekonomi dan kemanusiaan, masalah keamanan dan hak asasi manusia di Afghanistan. Perwakilan dari AS, Inggris, Uni Eropa dan organisasi amal, memuji upaya Kabul melawan korupsi, kemajuan dalam keamanan, pendidikan dan bidang lainnya, menurut kementerian."Sebagai hasil dari pertemuan ini, Pemerintah Afghanistan mampu mempresentasikan kebijakan, pencapaian, dan rencana masa depan sebagai tanggapan langsung terhadap keprihatinan dunia dan menyelesaikan banyak kesalahpahaman," kata kementerian tersebut.