MATATELINGA, New York : Atas empat wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina dan meminta semua negara untuk tidak mengakui langkah itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, (12/10/2022) mengecam keras "upaya pencaplokan ilegal" Rusia. Ini semakin memperkuat isolasi diplomatik internasional Rusia sejak Negeri Beruang Merah menyerang tetangganya pada akhir Februari.Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Majelis Umum menjelang pemungutan suara bahwa resolusi itu "dipolitisasi dan provokatif secara terbuka," menambahkan bahwa itu "dapat menghancurkan setiap dan semua upaya yang mendukung solusi diplomatik untuk krisis tersebut."Langkah-langkah di PBB mencerminkan apa yang terjadi pada 2014 setelah Rusia mencaplok Krimea Ukraina. Majelis Umum kemudian mengadopsi resolusi yang menyatakan referendum tidak sah dengan 100 suara mendukung, 11 menentang dan 58 abstain resmi.
Baca Juga:Aptikom Sumut Akan Jalin Kerjasama Dengan Pemkab TobaChina abstain pada Rabu karena tidak yakin resolusi itu akan membantu, kata Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang."Setiap tindakan yang diambil oleh Majelis Umum harus kondusif untuk mengurangi eskalasi situasi, kondusif untuk dimulainya kembali dialog lebih awal dan harus kondusif untuk mempromosikan solusi politik untuk krisis ini," katanya.Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya melobi menjelang pemungutan suara hari Rabu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pertemuan virtual pada hari Selasa dengan diplomat dari lebih dari 100 negara.Mereka memenangkan lusinan suara lebih banyak daripada dibandingkan dengan hasil 2014, dan meningkatkan 141 negara yang memilih untuk mengecam Rusia dan menuntutnya menarik pasukannya dari Ukraina dalam waktu seminggu setelah invasi 24 Februari.Moskow kemudian mencoba untuk mengurangi isolasi internasionalnya. Ketika Rusia dan Barat bersaing untuk mendapatkan pengaruh diplomatik, beberapa negara - terutama di belahan dunia Selatan - semakin khawatir akan membayar harga karena terjepit di tengah persaingan geopolitik yang intens."Kami menyayangkan politik standar ganda negara-negara kuat di dunia ini ketika datang ke Afrika," kata Duta Besar Republik Demokratik Kongo untuk PBB Georges Nzongola-Ntalaja kepada Majelis Umum pada Rabu."Kami mendukung Ukraina. Kami ingin melihat perang berakhir," katanya. "Tetapi kami ingin melihat komunitas internasional mengambil tindakan serupa terhadap situasi lain di dunia di mana negara-negara sedang diserang dan diduduki."[br]Tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum, 143 negara, memberikan suara mendukung resolusi yang juga menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional."Luar biasa," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan setelah pemungutan suara saat dia berdiri di samping Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang mengatakan hasil itu menunjukkan Rusia tidak dapat mengintimidasi dunia. Seperti dikutip dari Okezone, Kamis (13/10/2022).Hanya empat negara yang bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi tersebut - Suriah, Nikaragua, Korea Utara, dan Belarusia. Tiga puluh lima negara abstain dari pemungutan suara, termasuk mitra strategis Rusia, China, sementara sisanya tidak memilih."Hari ini Rusia menginvasi Ukraina. Tapi besok bisa jadi negara lain yang wilayahnya dilanggar. Bisa jadi Anda. Anda bisa jadi berikutnya. Apa yang Anda harapkan dari majelis ini?" kata Thomas-Greenfield kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara, sebagaimana dilansir Reuters.Moskow pada September memproklamirkan pencaplokannya atas empat wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina - Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia - setelah menggelar apa yang disebutnya referendum. Ukraina dan sekutunya mengecam pemungutan suara itu sebagai tindakan ilegal dan memaksa.Pemungutan suara Majelis Umum mengikuti veto oleh Rusia bulan lalu atas resolusi serupa di Dewan Keamanan beranggotakan 15 orang.