MATATELINGA, Washington: Anggota DPR dari Partai Republik pada hari Selasa mencari cara untuk mencegah penutupan pemerintah di tengah perpecahan yang mendalam di antara mereka mengenai pengeluaran federal, dan memperdebatkan cara mencapai kompromi dengan Senat yang dipimpin Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden hanya 10 hari lagi dari batas waktu pendanaan.Hanya ada sedikit pergerakan baik di DPR maupun Senat ketika para anggota parlemen memilah-milah serangkaian kemungkinan mekanisme pendanaan, namun tidak ada satupun yang mendapat dukungan kuat di kedua majelis. Mereka kembali mengalami kesulitan yang sama seperti yang mereka hadapi pada bulan September, ketika Kongres nyaris menghindari penutupan pemerintahan hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu.Ketika DPR dipimpin oleh pemimpin baru yang belum teruji, Ketua DPR Mike Johnson, anggota parlemen dari kedua partai tidak yakin apa yang akan dilakukannya.Mendaftarlah untuk buletin The Morning dari New York TimesBACA JUGA:
Capres Ganjar Pranowo Kunjungi Sumut Tiga Hari, Berikut Agendanya“Semuanya jelas sekali,” kata anggota DPR Drew Ferguson, R-Ga., ketika dia keluar dari pertemuan tertutup di ruang bawah tanah Capitol di mana Johnson memberi pengarahan kepada anggotanya tentang serangkaian strategi belanja potensial.Sebulan yang lalu, Partai Republik yang beraliran sayap kanan dan anti-belanja menggulingkan Ketua DPR Kevin McCarthy setelah ia dengan tipis mendorong undang-undang untuk menghindari penutupan pemerintahan dan memperpanjang batas waktu pendanaan federal hingga 17 November dengan menggunakan suara dari Partai Demokrat.Dengan berakhirnya masa berlaku dana sementara itu dalam beberapa hari ke depan, Johnson tampaknya akan menghindari terulangnya kejadian yang menimpa pendahulunya. Hal ini berarti Trump harus mengumpulkan hampir semua anggota Partai Republik untuk meloloskan rancangan pendanaan pemerintah, suatu prestasi yang luar biasa mengingat perlawanan partainya terhadap belanja pemerintah federal.[br]“Kami tentu ingin menghindari penutupan pemerintahan,” kata Johnson. “Saat ini adalah masa yang berbahaya di seluruh dunia. Kami menyadari hal itu, dan kami melakukan tugas kami.”Johnson mengatakan anggota DPR dari Partai Republik akan mengungkapkan rencana mereka untuk mendanai pemerintah "dalam waktu dekat."Meskipun Partai Republik sayap kanan yang menggulingkan McCarthy mengatakan mereka bersedia memberikan keleluasaan kepada Johnson yang jauh lebih konservatif dibandingkan pendahulunya, tugas tersebut dalam beberapa hal menjadi lebih berat. Kini, selain menghadapi skenario penutupan pemerintahan lainnya, Kongres juga membahas permintaan terpisah dari Biden sebesar $105 miliar dalam bentuk bantuan darurat keamanan nasional untuk Israel dan Ukraina.Pada pertemuan tertutup di Gedung Capitol pada Selasa pagi, Johnson mempresentasikan menu strategi pembelanjaan pada konferensinya. Hal ini termasuk mengeluarkan kebijakan sementara yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga awal tahun 2024 yang berisi beberapa kebijakan konservatif dan menegosiasikan kesepakatan langsung dengan Senat.Beberapa kelompok konservatif sayap kanan mendukung opsi ketiga, yang juga dibahas oleh Johnson, yang akan mendanai beberapa lembaga pemerintah hanya untuk beberapa minggu, dan yang lainnya untuk jangka waktu yang lebih lama.Diskusi tersebut menghasilkan sebuah konsesi bahwa cara yang disukai Partai Republik dalam mendanai pemerintah �" melalui pengesahan selusin rancangan undang-undang pengeluaran individu �" tidak lagi layak dengan tenggat waktu kurang dari dua minggu lagi, dan setelah mereka menyia-nyiakan tiga minggu untuk memperebutkan siapa yang harus menjadi pembicara. setelah pemecatan McCarthy.Mereka masih berharap untuk meloloskan sebanyak mungkin rancangan undang-undang belanja negara agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan Senat. Namun Johnson menghadapi hambatan yang sama seperti yang dialami McCarthy ketika meloloskan langkah-langkah pendanaan, dengan beberapa anggota Partai Republik yang rentan secara politik tidak mau mendukung rancangan undang-undang yang dibebani dengan pemotongan besar-besaran dan kebijakan yang konservatif.“Intinya adalah kita memiliki pembicara yang ingin menyelesaikan hal ini, yang memahami bahwa kita akan memerlukan lebih banyak waktu,” kata Rep. Mario Diaz-Balart, R-Fla., seorang apropriator terkemuka. “Lalu pertanyaannya adalah, apa cara terbaik?”