MATATELINGA, Washington: DPR AS akan mengadakan pemungutan suara minggu depan untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, kata Ketua DPR Mike Johnson pada hari Selasa, (5/12/2023), seraya menegaskan, Partai Republik "tidak punya pilihan" selain terus maju karena Gedung Putih telah menolak permintaan informasi mereka.Johnson dan anggota tim kepemimpinan Partai Republik lainnya telah mempertimbangkan dalam beberapa pekan terakhir apakah akan mengadakan pemungutan suara resmi mengenai penyelidikan mereka selama berbulan-bulan terhadap presiden tersebut, yang berpusat pada urusan bisnis anggota keluarga lainnya.Investigasi mereka sejauh ini belum menghasilkan bukti langsung adanya kesalahan yang dilakukan Biden sendiri.Sementara beberapa anggota Partai Republik khawatir untuk mengadakan pemungutan suara mengenai penyelidikan tersebut, Johnson mengatakan DPR perlu menggunakan wewenangnya sepenuhnya di tengah perselisihan dengan Gedung Putih mengenai permintaan informasi terkait Biden dan putranya Hunter Biden.BACA JUGA:
Masa Bulan Madu Ketua DPR Mike Johnson Telah Berakhir"DPR tidak punya pilihan apakah akan mengikuti tanggung jawab konstitusionalnya untuk secara resmi mengadopsi penyelidikan pemakzulan sehingga ketika panggilan pengadilan ditentang di pengadilan, kita akan berada di puncak otoritas konstitusional kita," kata Johnson kepada wartawan.Gedung Putih telah berulang kali menolak penyelidikan tersebut dan menyebutnya sebagai “latihan tidak berdasar” yang dimaksudkan untuk menenangkan anggota parlemen sayap kanan.Partai Republik telah lama mengatakan bahwa pemungutan suara mengenai penyelidikan pemakzulan tidak diperlukan, namun mereka mulai mempertimbangkan kembali ketika pengacara Gedung Putih menggunakan kurangnya otorisasi formal dari DPR untuk menyatakan bahwa keseluruhan penyelidikan tidak memiliki “legitimasi konstitusional.”[br]Namun pemungutan suara di DPR " yang memasuki siklus pemilihan presiden " merupakan ujian besar bagi persatuan partai, mengingat mayoritas Partai Republik hanya 221-213. Anggota DPR dari Partai Demokrat tetap bersatu dalam menentang proses pemakzulan, dengan mengatakan bahwa ini adalah lelucon yang digunakan oleh Partai Republik untuk mengalihkan perhatian dari mantan Presiden Donald Trump dan permasalahan hukumnya.Agar pemungutan suara penyelidikan pemakzulan berhasil, hampir seluruh anggota DPR dari Partai Republik harus memberikan suara mendukung penyelidikan tersebut, sehingga mereka mendukung proses yang dapat berujung pada hukuman mati bagi seorang presiden, pemecatan dari jabatannya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Konstitusi. sebagai “kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan.”Bagi sebagian anggota Partai Republik yang moderat, terutama mereka yang mewakili distrik yang dimenangkan Biden pada pemilu tahun 2020, pemungutan suara ini bisa menimbulkan risiko politik yang besar.Johnson pada hari Selasa menepis kekhawatiran bahwa ia tidak akan mampu menggalang anggotanya yang rentan untuk mendukung penyelidikan tersebut. Dia menekankan DPR tidak memilih untuk memakzulkan Biden, hanya akan melanjutkan penyelidikan."Semua kelompok moderat di konferensi kami memahami bahwa ini bukanlah keputusan politik,” katanya. “Ini adalah keputusan hukum. Ini adalah keputusan konstitusional. Dan apakah seseorang mendukung atau menentang pemakzulan, bukanlah hal yang penting saat ini."Dia menambahkan, "Kami harus melanjutkan tanggung jawab hukum kami dan itulah inti dari pemungutan suara ini."