MATATELINGA, Washington: Pengesahan Rancangan Undang Undang tersebut, mengakhiri upaya Kongres pada menit-menit terakhir untuk menyelesaikan legislasi penting tersebut, yang disetujui oleh majelis rendah melalui pemungutan suara bipartisan dengan hasil 310-118.RUU tersebut, yang ditentang oleh kubu konservatif DPR, dipertimbangkan dalam apa yang dikenal sebagai "penangguhan". Hal ini memerlukan dua pertiga suara dari DPR untuk menghindari rintangan prosedural, yang kemungkinan besar akan dihentikan oleh anggota parlemen sayap kanan dari Partai Republik yang melakukan protes.Kaum konservatif mempunyai dua keluhan besar terhadap RUU ini: perpanjangan Pasal 702, sebuah ketentuan dalam Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing yang memungkinkan AS memantau warga negara asing yang menggunakan layanan pesan yang berbasis di AS, dan penghapusan beberapa amandemen perang budaya.BACA JUGA:
Kongres Meloloskan RUU Kebijakan Pertahanan Senilai $886 Miliar, Biden Gimana..?"Saya pikir hal ini perlu ditinjau kembali," kata Rep. Andy Ogles, R-Tenn., sambil mengklaim Pasal 702 adalah bentuk "persenjataan Departemen Kehakiman."DPR meloloskan rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan pada Kamis pagi, mengirimkannya ke meja Presiden Joe Biden untuk menyetujui pengeluaran sebesar $886 miliar untuk kenaikan gaji militer, pendanaan untuk Ukraina, dan isu-isu penting lainnya.Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional, sebuah rancangan undang-undang yang harus disahkan oleh Kongres setiap tahun, mencakup kenaikan gaji sebesar 5,2% untuk pasukan, memberi wewenang pendanaan untuk Ukraina dan perpanjangan program pengawasan luar negeri yang kontroversial.