MATATELINGA, Washington: DPR pada hari Rabu (19/9/2024) menolak rencana pendanaan pemerintah yang diajukan Ketua Mike Johnson, dengan 14 anggota Partai Republik memberikan suara menentangnya dan dua lainnya memberikan suara hadir.Tindakan tersebut gagal dengan selisih 202-222-2. Tiga anggota Partai Demokrat menyetujui RUU tersebut.Johnson mengatakan setelah pemungutan suara bahwa dia "kecewa karena perjanjian tersebut tidak disetujui," namun menyarankan akan ada "solusi" untuk menghindari penutupan."Kami menjalankan drama itu. Itu adalah permainan terbaik; itu yang benar. Jadi sekarang kita kembali ke buku pedoman. Kami akan menyusun drama lainnya, dan kami akan menemukan solusinya," kata John. "Saya sudah berbicara dengan rekan-rekan tentang banyak ide mereka. Kami punya waktu untuk memperbaiki situasi ini, dan kami akan segera melakukannya.""Tetap ikuti perkembangannya," dia mengakhiri sambutannya tanpa menjawab pertanyaan.
BACA JUGA:Ratusan Pager Meledak di Lebanon dan Suriah, 9 Tewas dan Ribuan Orang Luka LukaLangkah Johnson akan mendanai pemerintah selama enam bulan tetapi juga mencakup UU SAVE, sebuah undang-undang yang didukung oleh pimpinan Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump yang mengharuskan individu memberikan bukti kewarganegaraan AS untuk memilih.Partai Demokrat mengatakan undang-undang tersebut bukanlah sebuah langkah awal, dan menyatakan bahwa warga non-warga negara sudah melanggar hukum untuk memberikan suara dalam pemilu federal.BACA JUGA:Johnson dijadwalkan untuk mencoba meloloskan rencana pendanaan minggu lalu tetapi membatalkannya karena dia tidak memiliki suara.Beberapa anggota Partai Republik dalam kaukusnya menentang tindakan tersebut karena mereka mengatakan hal itu akan berkontribusi terhadap defisit sementara para pendukung pertahanan mengatakan mereka tidak akan memilihnya karena perpanjangan enam bulan akan mempengaruhi kesiapan Departemen Pertahanan.[br]Meski begitu, dia masih mendalami langkah tersebut dan tidak membicarakan langkah selanjutnya yang akan diambil. Kongres perlu meloloskan kebijakan pendanaan sebelum 1 Oktober untuk menghindari penutupan.Trump secara terbuka menyerukan Partai Republik untuk membiarkan pemerintahan tutup jika mereka tidak mengesahkan UU SAVE. Dia menulis di platform media sosialnya bahwa jika mereka "tidak mendapatkan jaminan mutlak mengenai Keamanan Pemilu, MEREKA TIDAK BOLEH MEMBENTUK ATAU MEMBENTUK, MAJU DENGAN RESOLUSI TERUS-MENERUS TERHADAP ANGGARAN."Ketika ditanya tentang komentar Trump bahwa Partai Republik harus membiarkan pendanaan terhenti dalam skenario seperti itu, Johnson menjawab, “Tidak, lihat, Presiden Trump dan saya telah membicarakan banyak hal tentang hal ini. Kami banyak membicarakan hal ini dengan rekan-rekan kami yang sedang membangun konsensus mengenai rencana tersebut. Kami semua percaya bahwa keamanan pemilu adalah hal yang sangat penting saat ini."Trump sekali lagi, tepat sebelum pemungutan suara pada hari Rabu, menyerukan penutupan pemerintahan jika "setiap ons" UU SAVE tidak disertakan dalam ukuran pendanaan.