MATATELINGA, Hampir dua minggu setelah AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, sampai sekarang masih belum jelas seberapa besar kemunduran yang ditimbulkannya terhadap ambisi negara itu untuk memperoleh senjata pamungkas.
Pada hari Rabu (2/6/2025), Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui minggu lalu oleh parlemen Iran untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Ini adalah pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Wali Iran yang beranggotakan 12 orang, yang setengahnya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, juga telah menandatangani rancangan undang-undang tersebut.
"Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga kondisi tertentu terpenuhi, termasuk jaminan keamanan fasilitas nuklir dan ilmuwan," lapor televisi pemerintah Iran, mengutip dari RUU tersebut.
Beberapa pakar proliferasi nuklir mengatakan kepada ABC News bahwa mereka yakin serangan tersebut dapat mengarah pada momen "persimpangan jalan" yang mengakibatkan Teheran mengambil jalur yang lebih berbahaya dan rahasia untuk memperoleh senjata nuklir jika memilih untuk melakukannya.
Sementara itu, Iran tidak mengizinkan lembaga independen luar mana pun masuk ke negaranya untuk memverifikasi status program nuklirnya, sehingga negara itu harus membangun kembali infrastruktur nuklirnya secara rahasia.
Departemen Luar Negeri menyebut langkah tersebut "tidak dapat diterima," dan mengatakan bahwa Iran "memiliki peluang untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan," kata juru bicara Tammy Bruce pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengecam keputusan Iran sebagai "skandal," dan mengatakan dalam sebuah posting media sosial.
"Ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasional [Iran]," katanya.
"Masyarakat internasional harus bertindak tegas sekarang dan menggunakan segala cara yang ada untuk menghentikan ambisi nuklir Iran," ia menambahkan.