MATATELINGA, Soul:SelatHormuz telah menjadi pusat konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak AS danIsrael melancarkan operasi militer terhadap Teheran pada bulan Februari.Unit Cheonghae telah dikerahkan sejak tahun 2009, dengan mandatyang mengharuskan adanya persetujuan tahunan dari parlemen.
Menurut KBS,unit tersebut terutama dikerahkan ke Teluk Aden di lepas pantai Somalia, sertake "zona-zona kontingensi yang ditetapkan untuk melindungi warga negara
KoreaSelatan."
Baca Juga: Jaksa Cabut Banding WNA Thomas terkait Perkara Satelit Kemhan, Benarkah Diintervensi AS? Laporan tersebut menambahkan bahwa rancangan revisi yangdiusulkan oleh kementerian akan memperluas wilayah operasinya hingga ke ujungselatan Pelabuhan Duqm di Oman, yang berjarak sekitar 650 kilometer dari SelatHormuz.
"Kementerianjuga berupaya mengirimkan bala bantuan ke unit tersebut, termasuk pesawatpatroli maritim P-8A Poseidon, berbagai perangkat nirawak untuk penanggulanganranjau, serta tim penjinak bahan peledak," sebutnya.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis, (5/11/2026)menyatakan telah memutuskan untuk memperluas wilayah operasional unitanti-pembajakan Cheonghae hingga lebih dekat ke Selat Hormuz, demikiandilaporkan lembaga penyiaran publik KBS.
Baca Juga: Proposal Iran di Tolak Presiden Amerka Serikat, Kenapa...? Perluasanini juga akan mencakup pengerahan aset militer tambahan ke wilayah tersebut.
Langkah ini akan menambah 75personel ke dalam unit tersebut, sehingga total kekuatannya menjadi 395personel, lapor kantor berita Yonhap.
Selamabeberapa bulan terakhir, Seoul terus menyatakan bahwa mereka sedang meninjaukemungkinan untuk mengerahkan pasukan ke Selat Hormuz
Baca Juga: Iran Mengancam AS, Akan Membidik Lokasi Lokasi Baru dengan Senjata Baru Akan tetapi, Presiden
Korea Selatan Lee Jae-myung telah menutupkemungkinan untuk mengirim pasukan tempur, seraya menegaskan bahwa negaranyatidak akan mengerahkan personel militer dengan cara yang dapat menyeret
KoreaSelatan ke dalam konflik di luar negeri, dikutip Okezone.
Kementeriantersebut menyatakan pada hari Kamis bahwa mereka berencana untuk "memintapeninjauan kabinet dan persetujuan presiden terkait langkah ini, sebelummengajukan mosi yang bersangkutan kepada Majelis Nasional."
Baca Juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda