MATATELINGA, Jakarta: Dalam voting DK PBB pada Senin (18/12) waktu setempat, 14 negara anggota DK PBB lainnya menyetujui draf resolusi mengenai penolakan atas pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Kedutaan AS ke kota suci tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebelumnya telah mengantisipasi aksi veto Amerika Serikat (AS) pada draf Resolusi Dewan Keamanan PBB. Retno mengaku telah berkoordinasi dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) atas sikap Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel."Masalah DK itu kita sudah bisa antisipasi sebelumnya pada saat rancangan resolusi itu di table di DK. Maka Amerika akan menggunakan hak vetonya, itu sudah bisa kita antisipasi dan benar terbukti hal itu dilakukan," kata Retno setelah menghadiri malam penganugerahan Hassan Wirajuda Award di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (19/12/2017).Lebih lanjut, Retno menyebut pemerintah Indonesia tengah menggalang dukungan dari negara-negara Gerakan Non-Blok untuk Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Retno optimistis negara-negara lain akan ikut mendukung dalam Sidang Umum PBB. "Tadi saya barusan mendapat laporan dari lapangan dari dubes kita bahwa kita sedang mencoba menggalang dukungan GNB, kemarin kita juga menggalang beberapa negara yang lain. Sehingga pada saat draf rancangan resolusi di table di Sidang Umum PBB, maka dukungan bagi rounders tersebut akan cukup banyak. Insyallah informasi yang kita peroleh kita cukup optimis," jelasnya. Ditambahkan Retno, pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dalam GNB. Selain itu, akan digelar rapat koordinasi sebelum pertemuan Sidang Majelis Umum PBB."Jadi sekali lagi, untuk DK sudah antisipasi sebelumnya, oleh karena itu, next adalah SMU terus kita sudah koordinasi terus dengan teman-teman GNB. Kita juga menyarankan agar sebelum pertemuan SMU kita juga melakukan rapat koordinasi di antara negara-negara GNB," terangnya.Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Nikki Haley menggunakan hak veto Amerika untuk menggagalkan resolusi tersebut. Haley mengatakan draf resolusi itu merupakan 'penghinaan'. Dia juga mengingatkan AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu."Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina," ujarnya."Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga," tegas Haley. (Mtc/Dtc)