MATATELINGA, Jakarta: Raja Yordania Abdullah II menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.Presiden Palestina Mahmud Abbad menceritakan kembali pembicaraannya dengan pejabat senior AS Jason Greenblatt dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengenai penggabungan negara Palestina-Yordania untuk menggantikan solusi dua negara, kepada kumpulan aktivis pada Minggu (2/9)Abbas mengakui minatnya dalam persetujuan semacam itu, hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi, dilaporkan Hagit Ofran, anggota dari gerakan sayap kiri Israel Peace Now. Administrasi Abbas mengkonfirmasi pertemuan dengan aktivis Israel itu, namun tidak dapat berkomentar lebih lanjut.Negara tetangga Yordania serta komunitas internasional menegaskan bahwa satu-satunya jalan perdamaian bagi Israel-Palestina adalah solusi dua negara. "Kami mendengar rencana konfiderasi negara selama bertahun-tahun. Saya bertanya: Ini konfiderasi dengan pihak mana? Ini adalah batasan bagi Yordania," kata Raja Abdullah dalam pernyataannya. Yordania, kata Raja Abduullah, menegaskan bahwa tidak ada alternatif yang bisa menggantikan solusi dua negara dan menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina."Usulan-usulan lain tidak berguna," tegasnya.Bagi Palestina, pembentukan sebuah negara konfiderasi akan membuat impian mendirikan negara semakin jauh untuk diwujudkan. Namun, berbagai pihak Israel melihat langkah tersebut sebagai cara untuk menghindari pendirian negara Palestina.Mereka menyatakan usulan tersebut akan memungkinkan Israel menghindari tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel di Tepi Barat. Kepimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump memangkas dana bantuan untuk memaksa Palestina kembali ke meja perundingan.Amerika Serikat mengumumkan akan menghentikan seluruh perdanaan bagi UNRWA, badan PBB yang membantu 3 juta pengungsi sekitar Timur Tengah.Langkah tersebut merupakan upaya untuk memperburuk situasi di Palestina, menurut Gaza.