MATATELINGA, Seoul: Dalam buku putih Kementerian Pertahanannya, Korea Selatan tidak lagi menyebut Korea Utara sebagai "musuh" . Langkah ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Seoul sejak 2010 dan menandakan mulai menghangatnya hubungan kedua negara.Buku putih tersebut adalah yang pertama kali diterbitkan di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yang mulai menjabat pada Mei 2017 dengan janji untuk mencari pemulihan hubungan dengan Korea Utara. Kedua Korea memiliki sekira satu juta tentara di dekat perbatasan mereka dan sampai saat ini masih belum menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953.Dalam laporan dua tahunan yang dipublikasikan pada Selasa, 15 Januari Kementerian Pertahanan Korea Selatan tetap menyebut senjata pemusnah massal Korea Utara sebagai ancaman, namun, laporan itu tidak menyebutkan mengenai provokasi militer atau serangan siber Pyongyang sebagai ancaman utama bagi keamanan Seoul. Demikian dilansir Straits Times, Selasa (15/1/2019).Laporan yang menjabarkan tujuan pertahanan dan keamanan Korea Selatan selama dua tahun ke depan itu menyatakan bahwa setiap kekuatan yang mengancam kemerdekaan negara atau wilayahnya akan dianggap sebagai musuh.Korea Selatan sebelumnya menyebut Korea Utara sebagai musuh utamanya. Selama dua masa pemerintahan liberal, istilah musuh itu sempat diperlunak menjadi ancaman. Namun setelah insiden penenggelaman kapal angkatan laut Korea Selatan dan penembakan terhadap salah satu pulau yang dilakukan militer Korea Utara pada 2010, referensi musuh itu kembali digunakan. Tahun lalu, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un melakukan tiga pertemuan puncak (KTT) dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan KTT pertamanya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Korea Utara juga sama sekali tidak melakukan uji coba nuklir dan rudal balistik tahun lalu setelah melakukannya beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya.Buku putih pertahanan Korea Selatan mengutip KTT dan upaya diplomatik, mengatakan bahwa Korea Utara setuju untuk membangun hubungan baru dengan AS serta untuk bekerja menuju "denuklirisasi penuh" selama pertemuan puncak dengan Presiden Trump di Singapura pada Juni 2017.