MATATELINGA, Seoul: Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara mungkin dapat mencapai kesepakatan untuk mengumumkan akhir dari Perang Korea yang masih berlangsung setelah lebih dari 70 tahun, dalam pertemuan tingkat tinggi (KTT) kedua mereka yang akan berlangsung di Vietnam pada Rabu dan Kamis, 27-28 Februari. Harapan itu diungkapkan Istana Kepresidenan Korea Selatan, Cheong Wa Dae pada Senin."Saya percaya kemungkinan itu terbuka. Tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa deklarasi itu, tapi saya percaya AS dan Korea Utara dapat mencapai kesepakatan tentang deklarasi akhir perang pada tingkat apa pun," kata Juru Bicara Cheong Wa Dae, Kim Eu-kyom dalam press briefing rutin sebagaimana dilansir oleh wartawan, Selasa (26/2/2019).Kim mengatakan, pemerintah Korea Selatan menyambut deklarasi untuk mengakhiri perang dalam bentuk apa pun selama deklarasi itu memainkan peran dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea, bahkan jika deklrasi itu hanya dilakukan antara AS dan Korea Utara. Sebelumnya, Seoul mengatakan bahwa mereka ingin dilibatkan dalam negosiasi terkait deklarasi semacam itu.Deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea telah menjadi harapan Korea Utara dan Korea Selatan sejak lama. Deklarasi itu menjadi salah satu kesepakatan yang dicapai dalam KTT antar-Korea pertama antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan Kim Jong-un.Korea Utara dapat menuai manfaat yang besar dari akhir perang, termasuk berkurangnya isolasi dan kemungkinan dicabutnya sanksi terhadap Pyongyang. Namun, AS yang merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perang tersebut masih enggan untuk menyepakatinya karena khawatir akan menjadi alasan bagi Korea Utara untuk mendesak Washington menarik pasukannya dari Korea Selatan.Sinyal akan adanya deklarasi untuk mengakhiri perang dalam KTT di Vietnam telah ditunjukkan oleh Utusan Khusus AS untuk Korea Utara, Stephen Biegum. Pada akhir bulan lalu Biegum mengatakan bahwa Trump "siap untuk mengakhiri perang ini".Deklarasi akhir perang dapat berfungsi sebagai jembatan antara kesepakatan gencatan senjata pada 1953, menjadi sebuah perjanjian damai sepenuhnya. Namun, deklarasi itu saja tidak akan memiliki bobot hukum atau politik yang sama dengan perjanjian formal.Kim Eu-kyom mengatakan, mengganti perjanjian gencatan dengan perjanjian perdamaian akan membutuhkan waktu dan membutuhkan upaya multilateral dengan melibatkan dua Korea dan China."Sebuah perjanjian damai harus mengandung unsur-unsur yang jauh lebih rumit dan struktural. Dan perjanjian damai tampaknya datang pada tahap terakhir dari proses denuklirisasi," kata Kim. (Mtc/Okz)