MATATELINGA, Simalungun :Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., memimpin kegiatan Rembuk Warga bersama Polsek Gunung Malela, Pangulu, para Gamot, dan masyarakat Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Minggu (1/11/2026) sekira pukul 13.30 WIB. Kegiatan sambang dan silaturahmi ini digelar di Rumah Warga Nagori Bangun sebagai sarana komunikasi untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat.
Baca Juga: Minggu Kasih Di Gereja HKI Rantauprapat, Ini Ajakan Yang Disampaikan Wakapolres Labuhanbatu Kepada Jemaat Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kabag Ops KOMPOL Tukkar Simamora, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Binmas AKP D. Pasaribu, Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky Siahaan, S.H., dan Kasi Humas AKP VJ Purba. Hadir pula Pangulu Nagori Bangun Muhammad Azhar, para Gamot, dan
warga.
Dalam pembukaan, Kapolres menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak pemerintah nagori serta masyarakat meningkatkan komunikasi dengan kepolisian. "Silakan sampaikan pertanyaan, keluhan, dan permasalahan yang dihadapi agar dibahas bersama dan dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum," ujar AKBP Hendri Nupia Dinka Barus.
Warga menyampaikan sejumlah persoalan. Pertama, kondisi jalan lintas yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Kapolres menyatakan akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait. Kedua, ternak sapi yang memasuki ladang. Warga bertanya apakah pemilik ternak dapat diproses hukum dan apakah meracuni ternak dibenarkan. "Kami mengimbau agar mengedepankan musyawarah dan tidak meracuni ternak," tegas
Kapolres, sembari meminta Pangulu mengundang para peternak untuk sosialisasi tanggung jawab menjaga ternak.
Baca Juga: Amuk Api Lalap 5 Rumah di Titipapan Ketiga,
warga mengkhawatirkan pohon rindang di pinggir jalan yang berpotensi tumbang.
Kapolres memerintahkan Kasat Intelkam membuat laporan informasi sebagai bahan koordinasi dengan instansi terkait. Keempat,
warga bernama Zulkarnain menanyakan apakah peraturan nagori dapat menjadi dasar sanksi pidana.
Kapolres menjelaskan, peraturan nagori dapat dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. "Pemerintah nagori kami imbau mengedepankan pembinaan dan musyawarah, serta berkoordinasi dengan kepolisian bila ditemukan dugaan tindak pidana," ungkapnya.