MATATELINGA, Jakarta: Belum selesai masalah maraknya praktik illegal fishing, berbagai ancaman lain masih harus dihadapi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, persoalan lain salah satunya adanya kartel yang menguasai sektor perikanan. Susi membeberkan, dari ribuan kapal yang terdaftar, ternyata hanya dikuasai beberapa perusahaan besar."Dari 5.000 lebih kapal yang terdaftar di atas 100 GT, itu kepemilikan besar didominasi hanya 8 company. Kalau kita lihat arus uangnya mungkin hanya ke tiga, empat negara saja kartel besar yang menguasai sumber laut kita," ujar Susi dalam webinar yang diselenggarakan kumparan dan Indonesia Ocean Justice Initiative, Jumat (12/6/2020).Mereka, menurut Susi, kerap kali tidak taat untuk mengeluarkan pajak. Sehingga hal itu juga berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang seharusnya bisa dimaksimalkan dari sektor kelautan dan perikanan.Susi kemudian bercerita soal pengalamannya memburu pajak bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kala itu ia sempat dibikin kesal lantaran perusahaan-perusahaan tersebut bahkan tidak tahu jumlah kapal yang mereka miliki.
"Saya tanya Bapak punya kapal berapa, saya sama Bu Sri Mulyani, dia jawab 'mungkin dua'. Bagaimana orang punya kapal ratusan GT saja tidak ingat, sampai Bu Sri bilang kita lempar aja pakai sepatu, saya juga mau lempar pakai high heels," tutur Susi.Setelah dilakukan pendataan, penerimaan negara dari Pelabuhan Muara Baru memang mengalami kenaikan. Dari yang semula Rp 300 miliar, menjadi Rp 1,3 triliun.Namun, menurut Susi, pendapatan yang bisa diterima negara seharusnya lebih besar dari itu. Namun, karena banyaknya kecurangan hingga praktik illegal fishing, membuat pendapatan pajak dari sektor kelautan dan perikanan jauh di bawah perhitungan."Kami punya analisa untuk Muara Baru saja harusnya pajak yang dipetik Bu Sri Mulyani bisa mencapai Rp 25 triliun kalau kita benar mendata hasil tangkapannya," ujarnya.