Warning: include_once(../admin/SimpleImage.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/matateli/public_html/amp/detail.php on line 2

Warning: include_once(): Failed opening '../admin/SimpleImage.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/share/pear') in /home/matateli/public_html/amp/detail.php on line 2
Kemendagri Update Realisasi NPHD Pilkada 2020

Kemendagri Update Realisasi NPHD Pilkada 2020

Admin - Sabtu, 29 Agustus 2020 16:58 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto
MATATELINGA, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan bahwa hingga saat ini pertanggal 28 Agustus Pukul  20.00 WIB. 

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada  2020 sebagai berikut: KPU, yaitu Rp. 9,936 Triliun atau 97,05%, Bawaslu Rp. 3,313 Triliun atau 95,56%, Pengamanan Rp. 740,921 Miliar atau 48,67%. Hal tersebut, ia sampaikan melalui pesan singkat sabtu (29/8/2029).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 240 Pemda (didalamnya ada Provinsi Kalimantan Tenngah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Baarat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah) telah 100% transfer ke KPU. 

Sedangkan masih terdapat 29 Pemda (didalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (74,55%) yang transfernya antara 40% sampai dengan di bawah 100% dan terdapat 1 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu  Kabupaten Halmahera Utara, yaitu (39.43%).

Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 242 Pemda yang telah 100%, ada 25 Pemda yang realisasinya antara 40 s.d 100%, dan 3 Pemda yang masih di bawah 40%.

"242 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau,  Provinsi Jambi,  Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah) telah 100% transfer ke Bawaslu. Selain itu, terdapat 25 Pemda (didalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (68,36%)) yang transfernya antara 40% sampai dengan dibawah 100%. Sedangkan, masih ada terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu: Kabupaten Waropen (37,33%), Kota Bandar Lampung (36.84%), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (30.00%)" urainya.

Adapun Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan, Ardian mengungkapkan daerah-daerah sebagai berikut: di Sumatera Utara ada Kabupaten Labuhan Batu (KPU: 90,00%);  di Sumatera Barat ada Kabupaten Pesisir Selatan (KPU: 77,04% / Bawaslu (65,21%); di Jambi ada Kabupaten Bungo Bawaslu (88,06%): di Sumatera Selatan ada Kabupatem Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04% / Bawaslu: 90,91%); di Lampung ada Kota Bandar Lampung (KPU: 53,85% / Bawaslu: 36.84%); di Jawa Timur ada Kota Surabaya ( Bawaslu: 41,58%); di Gorontalo ada Kabupaten Gorontalo (KPU: 58,66% / Bawaslu: 79,43%) dan Kabupaten Pohuwato (KPU: 70,81% / Bawaslu: 70,76%); di Bali ada Kabupaten Karang Asem (KPU: 84,16%); di Kalimantan Timur ada Kabupaten Paser (KPU: 93,73%); di Sulawesi Selatan ada Kota Makassar ( KPU: 92,57%), 

Kabupaten Luwu Utara (KPU: 90,10% / Bawaslu: 76,02%), Kabupaten Maros (KPU: 80,96% / Bawaslu: 80,18%); di Sulawesi Tengah ada Kabupaten Morowali Utara (Bawaslu: 42,47%);  di Sulawesi Utara  (KPU: 74,55% / Bawaslu: 68,36%) ada Kota Bitung ( KPU: 70.00% / Bawaslu: 70,43%), Kabupaten Minahasa Utara ( KPU: 40,00% / Bawaslu: 40,00%), di Maluku Utara ada Kabupaten Halmahera Timur (KPU: 70,78% / Bawaslu 51,68%), Kabupaten Pulau Taliabu (KPU:75,53% / Bawaslu: 80,01%), Kabupaten Halmahera Utara (KPU: 39,43% / Bawaslu: 42,04%), Kabupaten Halmahera Barat (KPU: 61,15% / Bawaslu: 50,00%). 

Di NTT adaKabupaten Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawasly: 90,00%) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%). Di Papua ada Kabupaten Yalimo (KPU: 99,73%), Kabupaten Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Waropen (KPU: 67,50% / Bawaslu: 37,33%), Kabupaten Supiori (KPU: 73,33% / Bawaslu: 87,50%), Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Yahukimo (KPU: 91,33% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kabupaten Mamberamo Raya ( KPU: 56,67%), Kabupaten Nabire (Bawaslu: 80,00%), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 30,00%). Terakhir di Papua Barat ada Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kabupaten Manokwari (KPU: 90,00%), Kabupaten Manokwari Selatan  (Bawaslu: 99,98%).

Ardian juga menyampaikan  penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini ada

79 Pemda (didalamnya ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provimsi Kalimantan Tengah) telah 100% transfer ke Pihak pengamanan.

Editor
:

Tag:

Berita Terkait

Nasional

Ini Dia Produk Varian Molto Yang Bisa Anda Dapatkan di Blibli

Nasional

Sukseskan Gerakan ASRI, Forkopimda Sibolga Gotong Royong Massal Bersama Warga

Nasional

Dihantam Banjir Bandang Jalan Desa Kampung Mudik-Aek Dakka Barus Sudah Dapat Dilalui

Nasional

PWI Labuhanbatu Akan Gelar Konferensi IX, Panitia Pelaksana Terbentuk

Nasional

Pemprov Sumut Genjot Pembangunan Infrastruktur Terpadu Lewat Program INSTANSI

Nasional

Polwan Polda Sumut Laksanakan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumut, Dengan Humanis