MATATELINGA. Semarang " Libur lebaran Idul Fitri 1442 H banyak digunakan bagi para pekerja untuk mudik ke kampung halaman. Namunkali ini Pemerintah Kota Semarang ambil tindakan tegas terhadap pegawai yang nekat mudik. Sebanyak 484 pegawai langsung gigit jari karena mendapatkan surat pemecatan.Dia menyatakan, dalam surat edaran itu juga menyertakan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran. Di antaranya adalah bagi ASN akan kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu bulan. Sementara non-ASN bisa dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK).“Itu juga sudah saya sampaikan hal itu berulang-ulang, tapi ternyata tetap pelanggaran itu ada. Dan konsekuensi dari pelanggaran itu ya kita merujuk pada surat edaran, harus ada sanksi,” tegas politikus PDIP itu.
Baca Juga:Tinjau RSU Haji Medan, Sabrina Harapkan Jadi Rumah Sakit Terbaik di Sumut“Ini proses yang cukup panjang. Pertama kita waktu itu sebelum Lebaran kan sudah diingatkan oleh pemerintah pusat, diperingatkan tidak boleh mudik baik warga Semarang, ASN, maupun non-ASN,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Senin (31/05/2021).“Pak Sekda kemudian membuat inisiatif atas nama Wali Kota, membuat surat edaran larangan ASN dan non-ASN untuk mudik,” imbuhnya.[br]Informasi yang diterima, terdapat 669 pegawai Pemerintah Kota Semarang yang dikenakan sanksi. Di antaranya 484 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 185 pegawai tidak mendapat tambahan penghasilan selama 1 bulan.Sesuai aturan, pegawai ASN maupun non-ASN dilarang mudik dan diwajibkan melakukan presensi dari Kota Semarang. Namun, dalam pelaksanaannya banyak yang pelanggaran dengan tidak melakukan presensi, dan beralasan lupa.“Ada yang absen (presensi) dari luar kota, berarti tidak sesuai petunjuknya. Absennya harus dilakukan di Kota Semarang. Ada yang kemudian beralasan lupa absen. Ya intinya bahwa mereka tidak melakukan absen dari Semarang. Yang cukup banyak (pelanggaran) ada di PU (Dinas Pekerjaan Umum),” pungkasnya. (Mtc/Okz)