MATATELINGA. Jakarta - Akibat Pandemi Covid-19 telah banyak nyawa melayang karena terpapar oleh nya. Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menjelaskan soal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis angka kematian Covid-19 di Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah menjadi yang tertinggi dalam tiga pekan terakhir.Tenaga ahli Kemenkes Panji Fortuna mengatakan bahwa berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) didapati bahwa pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
Baca Juga:Langgar Prokes, Polsek Patumbak Tindak Dengan Menyayikan Lagu Indonesia RayaNAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenkes.Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga dilaporkan terlambat."Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ujarnya.[br]Data yang bias itu, menurutnya, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. Namun demikian Jodi menambahkan data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari."Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," ujarnya.Menurut Jodi, pemerintah bukannya menghapus data angka kematian, melainkan tak menggunakannya untuk sementara waktu guna menghindari distorsi atau kesalahan penilaian."Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/08/2021).[br]Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat."Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," katanya.Jodi menuturkan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. (Mtc/Okz)