MATATELINGA. Jakarta - Sepertinya korupsi sudah menjadi darah daging bagi seluruh elemen pejabat publik baik dari tingkat atas sampai ketingkat paling bahwah sekalipun. Lagi lagi kembali terjaring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Tim berhasil mengamankan Bupati Kuansing, berinisial AP, dan tujuh orang lainnya dalam operasi senyap tersebut.Tim lantas berupaya meminta bantuan dari pihak keluarga AP. Pihak keluarga diminta untuk menghubungi AP dan memberitahu agar kooperatif. AP diultimatum agar mendatangi tim KPK di Mapolda Riau."Setelah itu sekitar pukul 22.45 Wib, AP, HK, AM, dan DI mendatangi Polda Riau dan selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud," ucapnya.Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkanAP, dan SDR, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.
Baca Juga:Bobby Nasution Berharap HMI berkolaborasi dukung Lima Program Prioritas Kota MedanAP diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari SDR terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.OTT KPK di Kuansing tersebut sempat mengalami kendala. Sebab, Bupati Kuansing, AP hampir lolos dari penangkapan tim KPK. AP tak ditemukan alias 'hilang' saat akan diamankan tim KPK di rumah pribadinya di Kuansing.Awalnya, tim sudah lebih dulu mengamankan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, SDR dan rekannya, P, serta dua orang sopir saat keluar dari rumah pribadi AP. SDR diduga baru saja selesai menyerahkan uang kepada AP.Usai berhasil menangkap SDR dan tiga orang lainnya, tim kemudian mencari AP di dalam rumah pribadinya untuk turut diamankan. Namun demikian, saat itu tidak ditemukan adanya AP."Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan AP namun tidak ditemukan," beber Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat menggelar konpers, Selasa (19/10/2021), malam.[br]Tim mendapati informasi bahwa AP berada di rumah pribadinya daerah Pekanbaru. Tim kemudian mendatangi langsung menyambangi kediaman AP di Pekanbaru. Lagi-lagi, AP tidak ditemukan di Pekanbaru."Diperoleh informasi AP berada di Pekanbaru sehingga tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru, namun AP tidak berada di tempat," jelas Lili.Atas perbuatannya, SDR selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.Sedangkan AP selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.