MATATELINGA. Jakarta - Terkait Pemilu 2024 sedikitnya ada 2 tantangan yang harus dihadapi Indonesia sebut Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam). Masalah yang dimaksud adalah polarisasi dan lemahnya penegakan hukum.Dia mengatakan, lemahnya penegakkan hukum di Indonesia telah menggeroti lembaga-lembaga hukum. Menurut dia, hal itu menjadi mengancam integritas keutuhan bangsa Indonesia.Oleh karena itu, penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK sangat penting sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif. Dengan sasaran pembenahan dibidang organisasi, manajemen, dan SDM.
Baca Juga:Wali Kota Medan Hadiri Paripurna LKPJ Tahun 2021 DPRD Kota Medan“Itu tapi tidak cukup, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau kita tidak berubah bersama-sama membangun integritas, jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan," ujarnya.Hal itu dikatakan Mahfud saat menjadi pembicara webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK bertajuk 'Menjaga Integritas Bangsa', Rabu (27/04/2022)."Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia tahun 2024 yakni, polarisasi subideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah. Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini," tutur Mahfud.Menurutnya, persoalan integritas adalah tantangan dari waktu ke waktu, tak hanya pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, di era Presiden SBY, Presiden Megawati, dan era Presiden Gus Dur permasalahan itu selalu gagal untuk dicari solusinya. Seperti dikutip dari Okezone, Kamis (28/04/2022).[br]Karena itu, pada 2024 harus dipersiapkan pemimpin yang kuat yang demokratis. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk di kemudian hari.“Saya katakan itu adalah tantangan yang kita hadapi pada Pemilu 2024 karena kita harus mencari pemimpin yang kuat karena pemilu sudah pasti dilaksanakan tahun 2024. Pak Jokowi sudah memastikan tidak ada perpanjangan jabatan tiga periode, tidak ada penundaan pemilu," katanya.