MATATELINGA,,Papua- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Penjabat Gubernur di lima provinsi yaitu Papua Barat, Sulawesi Barat, Banten, Bangka Belitung dan Gorontalo.Pelantikan karateker untuk mengisi kekosongan jabatan menyusul berakhirnya masa jabatan gubernur definitif di lima provinsi tersebut, berlangsung di aula Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).Ada pun salah satu yang dilantik merupakan putra terbaik Papua, yang menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Utara, yang juga pernah menjadi Kabagintel Polri dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.Selain Paulus Waterpauw, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar juga dilantik sebagai Penjabat Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.[br]Paulus Waterpauw, merupakan lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan kepolisian terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.Ia juga pernah menjadi komandan upacara pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih Kombes[.Kemudian, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.Terakhir, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.[br]"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan,” kata Mendagri Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo, dalam pelantikan yang disiarkan live di YouTube Kemendagri RI.Mendagri Tito berpesan kepada lima penjabat gubernur agar senantiasa menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah yang mereka pimpin sementara.“Semua program-program yang direncanakan akan sulit sekali dieksekusi jika situasi politik dan keamanan tidak stabil. Tapi ketika keamanan terjaga, pemerintahan berlangsung baik, barulah program-program dapat dieksekusi,” tandas Tito. (Suriyanto )