MATATELINGA, Jakarta : KPK kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) sebagai tersangka dugaan korupsi gratifikasi.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan gratifikasi itu terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara (Sumut).
"Pasal yang disangkakan adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," katanya, Jumat (16/9/2022).
Ali Fikri menjelaskan, saat ini penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti. Selanjutnya, detail peruatan Terbit akan disampaikan.
KPK berharap para pihak yang dipanggil sebagai saksi kasus ini bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan menerangkan dengan jujur.
"Setiap perkembangan perkara ini pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat," katanya.
Ali Fikri menegaskan pengembangan kasus terhadap Terbit tersebut sebagai komitmen KPK untuk terus mengungkap dan menuntaskan perkara yang ditanganinya.
"Sehingga pada proses penyidikan dan penuntutan sepanjang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK tak segan tetapkan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka," ucap Ali.
Saat ini Terbit dalam status terdakwa terkait perkara suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.
Ia didakwa menerima suap Rp572 juta dari pengusaha terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021.(mtc)