Matatelinga - Jakarta, Tidak seperti pemerintahan SBY saat ini yang dinilai terlalu gemuk sehingga menimbulkan banyak masalah seperti birokrasi. Banyak pihak yang menginginkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nantinya dapat merampingkan kabinet atau jumlah kementerian dari jumlah yang ada saat ini. Namun, menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, untuk merampingkan struktur kabinet dalam pemerintahan, bukanlah urusan yang mudah. Perlu adanya pembahasan yang lebih spesifik mengenai masalah perampingan kabinet. Marwan menuturkan bahwa membentuk suatu kementerian baru memerlukan waktu yang sangat panjang. Apalagi belum tentu kementerian yang baru itu dapat langsung bekerja setelah dibentuk. "Harus hati-hati dalam merencanakan perampingan kabinet, apalagi membentuk kementerian baru," tutur Marwan ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Minggu (24/8/2014). Ketua Fraksi PKB di DPR RI ini juga menjelaskan, dalam merampingkan atau membentuk kementerian yang baru harus mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi. Masalah birokrasi dan masalah kepegawaian kata Marwan, merupakan problem yang akan timbul dan harus dituntaskan apabila ingin membuat kementerian baru. "Jangan sampai pemerintahan yang akan datang disibukkan dengan masalah birokrasi, sementara masyarakat sudah menuntut gerak cepat dari presiden dan menteri-menterinya dalam menjalankan pemerintahan yang baik," tukasnya.(Mt/Okz0