MATATELINGA, Jakarta : Berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, (17/12/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan 4 arahan saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.Dari 4 arahan tersebut, setidaknya ada salah satu yang ditekankan Presiden Jokowi, adalah Politik Uang!.Pertama, Presiden minta agar Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Baca Juga:Jenderal TNI Andika Perkasa Distribusikan 388 Kendaraan Dinas"Harus dipetakan. Pusat memetakan, Provinsi memetakan, Bawaslu di Kabupaten/Kota memetakan, Bawaslu di Kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan.Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru "pontang-panting," tegas Presiden Jokowi.Kedua, Presiden minta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan."Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar," kata Presiden mengingatkan.Presiden Jokowi berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu.Presiden Jokowi merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial (medsos), karena menurutnya medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat."Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain," ujarnya.[br]Kepala Negara menekankan, salah satu faktor kerawanan pada Pemilu dan Pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Karena itu, Presiden mengingatkan Bawaslu berhati-hati mengenai hal itu dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut."Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa," pungkas Jokowi.Ketiga, Presiden minta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak."Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi.Artinya apa? ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan," papar Presiden.[br]Keempat, Presiden Jokowi mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, Presiden meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini.Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia," tegas Presiden Jokowi.