MATATELINGA, Jakarta : Usai ramai jadi pembicaraan publik terkait isu transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sumbang saran ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Berikut 5 fakta komentar KPK terkait kasus transaksi janggal Rp349 triliun Kemenkeu. Ini ulasannya seperti dikutip dari Okezone, Senin (27/03/2023):1. KPK Dorong Mahfud MD Maksimalkan UU TipikorOleh karenanya, ia mendorong agar Mahfud juga lebih fokus untuk memaksimalkan penyempurnaan UU Tipikor. "Mendorong penyempurnaan UU Tipikor seperti kemungkinan memasukannya ketentuan Illicit Enrichment sebagai delik korupsi, juga ketentuan ketentuan lain seperti trading in influence," terang Nawawi.
2. KPK Sebut Mahfud MD seperti Juru Biacara dalam Polemik Transaksi Janggal KemenkeuBaca Juga:Ingin Tahu Hasil Survei, Kepercayaan Publik Pada Polri Sekarang IniNawawi menilai upaya-upaya tersebut lebih dibutuhkan KPK dan masyarakat ketimbang berbicara informasi tidak utuh berkaitan dengan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Menurutnya, pernyataan Mahfud MD soal transaksi janggal Rp349 triliun layaknya juru bicara."Ketimbang hanya seperti juru bicara menyampaikan adanya informasi setengah setengah yang diperolehnya," ujar Nawawi.
3. Transaksi Janggal Rp300 T Kemenkeu Diduga TPPUBelakangan ini gaduh transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Awalnya, transaksi janggal yang diungkap ke publik hanya Rp300 triliun. Teranyar, Mahfud mengatakan bahwa ditemukan ada transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.Adapun, transaksi janggal Rp349 triliun tersebut diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, kata Mahfud, transaksi janggal tersebut tidak sepenuhnya menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkeu."Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, sesudah diteliti lagi Rp349 triliun, dan saudara harus tahu bahwa TPPU itu sering menjadi besar karena menyangkut kerja intelegen keuangan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam.[br]
4. KPK Minta Mahfud MD Lantang Suarakan RUU Perampasan AsetMenurut Nawawi, alangkah baiknya Mahfud MD untuk lebih lantang menyuarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar menjadi Undang-Undang (UU) ketimbang berbicara soal transaksi janggal Rp349 triliun. Sebab, RUU Perampasan Aset saat ini masih mandek dalam proses pembahasan di DPR."Sebagai seorang Menko Polhukam, Prof Mahfud ini lebih pas kalau aktif menyuarakan/support terhadap ditetapkannya RUU Perampasan Asset menjadi Undang Undang," kata Nawawi melalui pesan singkatnya, Minggu (26/03/2023).
5. KPK Butuh UU Perampasan Aset sebagai Senjata Baru Tindak KoruptorKPK sangat butuh UU Perampasan Aset untuk menjadi senjata baru dalam menindak para koruptor. Bukan hanya UU Perampasan Aset, kata Nawawi, KPK juga butuh penyempurnaan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar kewenangan lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi semakin masif.