Matatelinga - Jakarta, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar menggulirkan rekomendasi yang membuat hangat politik nasional. Salah satunya terkait dengan sikap partai berlambang beringin ini agar Pilkada dilakukan melalui DPRD. Rekomendasi Munas inilah yang juga mengancam soliditas KMP.Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dibahas parlemen untuk diterima atau ditolak. Kini, Perppu ini menguji soliditas Koalisi Merah Putih (KMP).Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rekomendasi pilkada melalui DPRD merupakan aspirasi yang berkembang di ajang Munas IX Partai Golkar. Menurut dia, tugas DPP Partai Golkar mengkomunikasikan rekomendasi tersebut ke pihak lainnya. "Partai Golkar akan melakukan komunikasi politik kembali, makanya kita akan sampaikan ke KMP dan KIH," kata Idrus di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (5/12/2014).Rekomendasi Munas Partai Golkar ini direspons Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY. Tampak SBY tak bisa menutupi kekecewaan dirinya atas sikap Partai Golkar dalam keputusan Munasnya. Melalui akun twitternya @SBYudhoyono, SBY mengatakan dirinya memerintahkan untuk menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat. "Agar perjuangan bersama ini berhasil," sebut SBY, Kamis (4/12/2014).Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyambut positif pernyataan SBY terkait dengan ajakan komunikasi dengan PDI Perjuangan. Menurut dia, pihaknya membuka tangan sebesar-besarnya dalam mengawal sistem Pilkada secara langsung. "Pada akhirnya akan terjadi kristalisasi, mana partai politik yang mengawal demokrasi yang berasaskan rakyat dan mana yang hanya mengklaim pejuang demokrasi," kata Basarah.Saat ditanya tentang hubungan politik lebih jauh dengan Partai Demokrat, Basarah mengatakan lebih baik memulai dari Perppu Pilkada terlebih dahulu. Ia berharap, kebersamaan dalam merespons Perppu Pilkada dapat berlangsung di kerjasama berikutnya. "Kalau berlanjut lebih panjang lagi, mari kita syukuri bersama-sama," cetus Basarah.Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Tjatur Sapto Edy mengatakan baik Partai Golkar maupun SBY masing-masing memiliki pandangan terkait Perppu Pilkada. "Kalau PAN tentu menghormati kesepakatan yang ada," kata Tjatur.Menurut dia, politik merupakan hal yang dinamis. Waktu tersisa selama satu bulan dapat dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Partai Demokrat. "Kita akan berusaha terus untuk komunikasi. Masih ada waktu satu bulan. Karena politik itu dinamis. Lebih dekatkan pandangan," tambah Tjatur.Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku optimistis partai politik yang tergabung dalam KMP akan satu suara dalam merespons Perppu Pilkada. "Kawan-kawan Golkar, Gerindra, PKS dan PAN juga belum putuskan. Saya yakin Keputusan KMP akan bulat," kata Fadli tanpa merinci apakah mendukung Perppu atau menolak Perppu?(Mt/Inc)