MATATELINGA, Makassar : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim dampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin menghadiri kegiatan Edukasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diselenggarakan Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) Kemenko Polkam, di The Rinra Hotel Makassar, Kamis (28/8/2025).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, yang mewakili Ketua Desk PPDN. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali calon PMI dan keluarganya dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik.
Dalam sambutannya, Sarjono Turin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan digital bagi PMI dan perlindungan hukum bagi mereka.
"Perlindungan hukum bagi PMI sangat penting karena mereka sering menghadapi berbagai masalah, seperti eksploitasi, kekerasan, dan penipuan," ujar Sarjono.
Baca Juga: Polda Sumut Gagalkan Perdagangan Calon PMI Ilegal Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P
PMI) adalah landasan hukum yang melindungi hak-hak fundamental mereka.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, Asisten Deputi Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Arudji Anwar, serta Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Indra Hardiansyah. Turut hadir pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, Pemkot Makassar, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi, Indra Hardiansyah, data terbaru sekitar 80 ribu PMI berasal dari Sulawesi Selatan. Remitansi yang masuk ke Sulsel mencapai Rp1,1 triliun setiap tahunnya, yang merupakan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. Namun, ia menyayangkan masih banyak PMI yang kembali ke tanah air tanpa hasil karena terjerat investasi bodong atau perilaku konsumtif.