MATATELINGA, Denpasar ::Dalam era keterbukaan informasi, karya jurnalistik seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kini muncul fenomena memprihatinkan di mana pemerintah daerah seakan tak lagi peduli pada karya jurnalistik.
Menurut Rudianto, CEO Media Letternews sekaligus Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi JMSI Bali, ketidakpedulian ini terlihat dari minimnya publikasi berita pembangunan, keengganan pejabat memberikan keterangan resmi, hingga sikap abai terhadap pemberitaan kritis.
"Alih-alih menjadikan kritik media sebagai bahan evaluasi, tidak jarang pemerintah daerah bersikap defensif, bahkan cenderung menganggap karya jurnalistik sebagai 'gangguan'," ujar Rudianto.
Fenomena ini, kata Rudianto, semakin diperparah dengan kecenderungan pemerintah mempublikasikan hal-hal baik saja, sementara program yang dijanjikan tidak terpenuhi. Akibatnya, masyarakat geram dan meluapkan kekecewaan melalui demonstrasi, yang seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah tentang pentingnya peran media.
Baca Juga: Ketika Pesta Berlangsung, Rumah Advokat di Kecamatan Stabat Musnah Terbakar Jurnalistik Sebagai Pengawal Demokrasi
Tanpa dukungan media, berbagai capaian pemerintah seringkali tidak sampai ke masyarakat. Publik berhak tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah, transparansi anggaran, dan dampak kebijakan bagi kehidupan sehari-hari. Peran inilah yang diemban jurnalis, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang.