Matatelinga - Jakarta, Perpecahan internal di Koalisi Merah Putih (KMP) kembali tersiar ketika koalisi besar itu dirundung polemik Perppu Pilkada. Peraturan terbitan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun dianggap sebagai upaya politik pecah belah.Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa mengatakan polemik atas Perppu Pilkada telah diprediksi sejak awal. Bila nantinya Perppu Pilkada disetujui DPR dan Pilkada langsung dilaksanakan, maka Koalisi Merah Putih (KMP) berpotensi bubar.Hal ini dianggap bertentangan dengan mimpi-mimpi dari KMP. Apalagi bila Pilkada langsung dilakukan Partai Golkar yang paling diuntungkan karena menguasai daerah, dan belum tentu partai berlambang pohon beringin ini mau berbagi."Kalau Pilkada langsung, 2016 ada sejumlah Pilkada, KMP bubar karena KMP mimpi-mimpinya sudah lain. Apa Golkar mau berbagi sebagai partai dominan," Kamis (11/12/2014).Walau sebelumnya ketika dalam pembagian posisi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR/MPR yang selalu mengalah adalah Partai Gerindra. Sedangkan yang paling ngotot yakni Partai Golkar dan PAN."Pak Prabowo untuk menyenangkan teman koalisinya memberikan jatah anaknya (koalisinya)," ujarnya Wakil Ketua Komisi III DPR ini.Desmond menambahkan, KMP sedianya berada di luar pemerintahan dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang mencerdaskan, dan kalau Golkar dengan adanya Perppu Pilkada merapat ke pemerintah itu merupakan sikap yang berlawanan dengan KMP.Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbhakun mengamini pernyataan Desmond, jika KMP hanya tinggal menunggu waktu karena tidak ada ikatan yang solid."KMP tinggal menunggu waktu karena tidak ada ikatan yang solid," ujar Misbhakun.Misbhakun menilai, KMP itu terlahir pascaPilpres 2014 atau ujung dari kekalahan Prabowo Subianto, dan isi partai di koalisi ini juga tidak berbeda. Tidak ada ikatan ideologis di dalam koalisi ini yang disebut sebagai penyeimbang ini."Ikatannya tidak ideologis, tapi posisi penyeimbang adalah posisi ambigu dalam politik. Didalam politik tidak ada namanya penyeimbang," tegasnya.Namun, ia berharap bahwa parlemen sebagai penyeimbang yang kuat bisa memperkaya sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih baik dari yang sebelumnya.(fit/okc)