MATATELINGA - Madiun : Maraknya pemberitaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang menjerat Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara mendorong Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memperkuat langkah pencegahan hingga ke tingkat desa.
Melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA),
Imigrasi Madiun hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus perekrutan ilegal yang kerap mengiming-imingi pekerjaan mudah dengan penghasilan besar.
Kepala Kantor Imigrasi Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM tidak cukup dilakukan melalui pelayanan keimigrasian di kantor. Perlindungan warga negara harus dimulai dari akar rumput, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran.
Baca Juga: Perkuat Fondasi Kesehatan Masyarakat, Tim PKK Simalungun Sosialisasi SPM Untuk itu, atas arahan pimpinan,
Imigrasi Madiun melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang memiliki jumlah PMI cukup tinggi. Setelah dilakukan identifikasi, desa-desa tersebut ditetapkan sebagai desa binaan keimigrasian yang mendapatkan pendampingan dan edukasi secara berkelanjutan.
"Di desa-desa binaan itu kami menugaskan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan legal, sekaligus mengedukasi warga agar tidak menjadi korban TPPO maupun TPPM," ujar Arief.
Hingga saat ini,
Imigrasi Madiun telah memiliki delapan desa binaan yang menjadi fokus penguatan literasi keimigrasian. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan dialog dengan masyarakat, PIMPASA mengajak warga untuk lebih kritis terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang terdengar terlalu mudah dan menggiurkan.
Menurut Arief, salah satu modus yang paling sering digunakan sindikat perdagangan orang adalah menawarkan pekerjaan tanpa persyaratan yang jelas. Korban dijanjikan dapat langsung berangkat bekerja ke luar negeri tanpa pelatihan, tanpa keterampilan tertentu, bahkan tanpa proses yang semestinya.Padahal, kondisi tersebut justru menjadi tanda bahaya yang harus diwaspadai masyarakat.
Baca Juga: Indeks Kerukunan dan Demokrasi Sumut Naik, Jadi Sinyal Positif bagi Pembangunan "Kalau ada yang menawarkan kerja ke luar negeri tanpa pelatihan, tanpa peningkatan keterampilan, dan menjanjikan semua proses bisa selesai dengan mudah, itu patut dicurigai. Bekerja secara legal di luar negeri harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelatihan, peningkatan kompetensi, hingga penggunaan visa kerja yang sesuai," tegasnya.
Imigrasi Madiun terus mengingatkan masyarakat bahwa berbagai kasus TPPO berawal dari rayuan pekerjaan instan yang tidak masuk akal. Di balik janji penghasilan besar, para korban kerap berakhir menjadi objek eksploitasi, kekerasan, penyekapan, hingga pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan.
Karena itu, kehadiran PIMPASA di desa-desa bukan sekadar menjalankan fungsi penyuluhan, melainkan membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Melalui komunikasi yang intensif dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, hingga keluarga calon pekerja migran, berbagai potensi kerawanan dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan korban.
Langkah ini sekaligus menunjukkan transformasi peran Imigrasi yang tidak hanya berfokus pada pelayanan paspor dan dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi warga negara dari ancaman kejahatan transnasional.
Baca Juga: Cegah TPPO, Imigrasi Belawan Edukasi Pelajar SMA Bani Adam Medan Dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan,
Imigrasi Madiun berharap desa-desa binaan dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah lahirnya korban-korban baru
TPPO dan
TPPM.Sebab, perlindungan terbaik bukan hanya menyelamatkan korban setelah kejadian, melainkan memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup agar tidak pernah terjebak dalam jaringan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Melalui PIMPASA yang turun langsung ke desa, Imigrasi Madiun membuktikan bahwa pencegahan dimulai dari edukasi, kewaspadaan, dan keberanian masyarakat untuk menolak setiap tawaran kerja instan yang tidak sesuai prosedur. Dari desa, perlindungan warga negara dibangun untuk menjaga masa depan anak bangsa.