JAKARTA - Matatelinga, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Jon Erizal, menilai wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) berpotensi menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Sehingga, pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi rencana tersebut."Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujar Jon dalam keterangannya, Senin (29/12/2014).Ihwal adanya kelemahan dalam program raskin, menurut Jon, tidak bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan itu."Kalau ada kelemahan, kekurangan, seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Kaji dulu dampaknya. Penghapusan raskin ini tidak semata memicu inflasi, tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," terangnya.Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto menentang keras penghapusan program raskin. Menurutnya, program raskin selama ini cukup membantu para petani dan buruh tani.“Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati raskin, sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak, lalu mereka membeli beras dengan harga murah,” ucap Sutarto.Keberadaan program raskin, kata dia, turut menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin.“Jadi percuma dikasih uang, kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena enggak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini, bagaimana nasib kami para petani?” keluhnya.(Fit/Okc)