MATATELINGA,JAKARTA - Suasana haru meliputi persidangan kasus penyelamatan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, Kamis (19/6).
Pada kesempatan itu Laksamana Muda TNI (Purn) Agus Purwoto dihadirkan sebagai saksi bersama Arifin Wiguna Mantan Presdir PT DNK atas terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan Thomas Van Der Heiden seorang warga negara AS yang merupakan pakar satelit yang diakui secara global.
Awalnya kuasa hukum Leonardi, Jatendra Hutabarat menanyakan kepada Agus Purwoto soal keikutsertaan Kemhan dalam sidang Operator Review Meeting (ORM) 17 kedua di Dubai pada 7 Desember 2015.
Baca Juga: Fakta Persidangan Ungkap Peran Jokowi dalam Kasus Satelit Slot Orbit 123 BT Untuk itu, dipersiapkan kontrak payung (frame contract) dengan Airbus pada 1 Desember 2015 untuk menyelamatkan slot orbit 123 BT dan alokasi frekuensinya.
"Mungkin nggak tanpa ada kontrak itu (keikutsertaan) di ORM bisa terlaksana, kalau tidak ada tanda tangan pak Leonardi?" tanya Jatendra kepada Agus Purwoto.
"Tidak pak. Ini lah perjuangan pak Leonardi. Dia juga melaksanakan perintah, sehingga bisa terlaksana. Kalau pun jadi seperti ini (proyek mangkrak), itu di luar kewenangan," katanya menambahkan.
Tampak sambil menahan emosi, Agus yang merupakan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan mengatakan Leonardi tidak layak menjadi terdakwa akibat dampak dari proyek mangkrak itu.
Baca Juga: Bukan Kontrak, Tapi CoP Akar Masalah RI hingga Kalah Digugat Navayo di Arbitrase Singapura "Saya tau Leonardi. Ini adalah perintah penyelamatan, perjuangan untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur. Orang seperti dia tidak layak dihukum, demi Allah," katanya dengan cukup emosional sambil menahan tangis.
Ia mengatakan bahwa mereka terikat dengan sumpah prajurit dan sapta marga, di mana prajurit harus taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
Perintah penyelamatan satelit slot orbit 123 BT berdasarkan fakta persidangan datang langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi setelah satelit Garuda-1 dinonaktifkan dan keluar dari orbit atau de-orbit pada Januari 2015.
Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas Kabinet yang dihadiri sejumlah menteri termasuk Menkominfo Rudiantara dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat itu.
Baca Juga: Jokowi Diminta Jadi Saksi Mahkota Kasus Satelit 123 BT di Kemhan Agus Purwoto sendiri telah divonis 12 tahun penjara terkait kasus yang berbeda yakni sewa satelit Artemis dari Avanti, namun dalam satu rangkaian proyek penyelamatan satelit slot orbit 123 BT.
Berdasarkan dokumen kontrak, pada tertanggal 1 Juli 2016 Leonardi sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menyepakati kontrak rinci (detailed contract) Pengadaan Satelit 123 BT untuk pengadaan user terminal dengan Navayo International AG.
Namun faktanya, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan kontrak tersebut baru ditandatangani terdakwa pada 12 Oktober 2016 setelah turunnya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di Kemhan.
Fakta pada Desember 2024, Indonesia telah kehilangan satelit slot orbit 123 BT dan alokasi frekuensinya. Agus Purwoto mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan komunikasi dan kerahasiaan lagi.
Baca Juga: Persidangan Kasus Satelit Orbit 123 BT, Saksi Beber Dalang Perintah Teken CoP Navayo "Kalau kita tidak mengelola lagi slot orbit 123, maka kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dengan sewa. Kalaupun sewa bagaimana menjaga kerahasiaan (komunikasi). Kelebihan satelit ini bisa berkomunikasi langsung antara operator tanpa kabel atau BTS," katanya.
Tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan, Agus juga mengatakan bahwa satelit tersebut juga berfungsi untuk ketahanan ketika terjadi situasi bencana.
Saat seluruh komunikasi lumpuh misalnya ketika terjadi gempa di mana jaringan infrastruktur hancur, maka komunikasi menggunakan satelit tersebut bisa dilakukan dengan lancar.
Setelah RI gagal mendapatkan slot orbit 123 BT, diketahui operator satelit menggunakan frekuensi L-band saat ini di wilayah asia pasifik dikuasai Inmarsat (Inggris) dan Thuraya (UAE), maka komunikasi terenkripsi untuk wilayah terpencil dan terluar hanya bisa disewa dari kedua operator tersebut.
Baca Juga: Leonardi Cecar Syaugi Eks Dirjen Renhan, Merasa Dijebak Teken Kontrak Navayo usai Self Blocking