MATATELINGA -Karawang : Dulu petani kerap dihantui anjloknya harga gabah saat musim panen. Namun HPP Rp 6.500 membuat mereka kian semangat menanam padi. Apalagi Perum BULOG Cabang Karawang aktif turun ke lapangan sinerji dengan Babinsa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Gapoktan hingga Brigade Pangan Strategy bergandengan ini efektif dalam membangun jaringan pemantauan panen agar tidak ada satu pun lokasi panen yang luput dari penyerapan.
Dengan kata lain, sinerji ini menjadi "mata dan telinga" yang terus memantau aktivitas panen setiap hari. Begitu menerima informasi adanya petani yang mulai memanen, tim
BULOG langsung bergerak menuju lokasi, membeli gabah langsung di tengah sawah dengan Harga Pembelian Pemerintah (
HPP) Rp6.500 per kilogram, dibayarkan penuh melalui transfer tanpa potongan sedikit pun.
"Jangan sampai ada lubang-lubang lokasi panen yang tidak terserap. Begitu ada info dari PPL atau Babinsa, tim kami langsung datang ke lokasi panen dan membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah," ujar Pemimpin Cabang Perum BULOG Karawang, Rafki Ismael.
Baca Juga: Sawah di Kedai Runding Aceh Selatan Mengering, Petani Khawatir Gagal Panen Akibat Krisis Air Irigasi Menurut Rafki, kebijakan pemerintah yang menetapkan
HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram telah memberikan kepastian bagi petani. Bahkan sebelum mulai menanam, petani sudah mengetahui harga jual hasil panennya sehingga lebih bersemangat meningkatkan produksi.
"Petani sekarang memiliki kepastian. Mereka baru akan menanam pun sudah tahu hasil panennya nanti dibeli dengan harga minimal Rp6.500. Ini menjadi pemicu semangat bagi petani," katanya.
Baca Juga: Dari Alsintan hingga Lumbung Padi, Bupati Deli Serdang Perkuat Dukungan untuk Petani Desa Sidoarjo II Ramunia Rafki menjelaskan,
BULOG Karawang menyerap gabah kering panen dari seluruh kualitas yang memenuhi usia panen, termasuk hasil panen manual yang selama ini sering mengalami kendala kualitas dibanding panen menggunakan combine harvester.
Hal itu penting karena tidak semua wilayah memiliki kondisi lahan yang memungkinkan penggunaan alat panen modern. Di sejumlah daerah, seperti kawasan dengan kontur sawah bertingkat atau berlumpur, panen masih mengandalkan tenaga manusia sehingga kualitas gabah sering kali kurang seragam.
"Di wilayah kami masih ada petani yang panennya manual karena kondisi sawah tidak memungkinkan alat masuk. Mereka tetap kami layani agar memperoleh
HPP," jelasnya.
Untuk memastikan seluruh panen terjangkau, BULOG Karawang membuka jalur komunikasi intensif dengan Babinsa dan PPL yang setiap hari memberikan informasi lokasi panen. Dengan sistem tersebut, petani tidak perlu lagi mengangkut gabah ke gudang BULOG.
Baca Juga: Waspada! Modus TPPO Berkedok Beasiswa ke Luar Negeri, Mimpi Kuliah Berujung Jadi Pekerja Ilegal dan Korban Eksploitasi "Kami yang datang ke tengah sawah.
Gabah langsung kami jemput di lokasi panen, kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer sehingga petani menerima nilai Rp6.500 secara utuh," tegas Rafki.
Ia menambahkan, sistem pembayaran non-tunai juga menjadi bentuk transparansi sekaligus menjamin bahwa harga yang diterima petani benar-benar sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah.
Selain menyerap gabah,
BULOG Karawang juga menggandeng penggilingan padi lokal untuk mengolah gabah menjadi beras medium. Kolaborasi ini sekaligus menggerakkan roda ekonomi penggilingan kecil yang bekerja sama dengan penggilingan berkapasitas besar.
"Gabah yang kami beli harus segera dikeringkan dan digiling. Karena itu kami bekerja sama dengan penggilingan-penggilingan lokal sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha di daerah," ujarnya.
Baca Juga: Menko Polkam Apresiasi Kinerja Pimwil BULOG Sumut dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Dukung Swasembada Nasional Rafki menegaskan, meskipun
BULOG membeli seluruh kualitas gabah yang telah memenuhi standar usia panen, pihaknya tetap mengedepankan edukasi kepada petani agar tidak memanen terlalu dini hanya demi mengejar harga.
"Kami membeli semua kualitas, tetapi bukan berarti gabah yang belum cukup umur panen. Edukasi dari PPL dan Babinsa sangat penting agar kualitas gabah tetap baik," katanya.
Setelah menjadi beras, kualitas tetap dijaga melalui proses pengendalian mutu di gudang. Sebelum disalurkan kepada masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan pemerintah, beras kembali diperiksa dan bila diperlukan dilakukan reproses untuk menyesuaikan preferensi konsumen.
"Pada akhirnya beras ini kembali kepada masyarakat. Karena itu kualitas harus tetap terjaga agar masyarakat menerima beras yang baik," pungkas Rafki.
Baca Juga: BULOG Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan, Menko Polkam Tinjau Cadangan Beras Pemerintah di Sumatera Utara