MATATELINGA - Pertemuan 15 kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menelurkan tujuh seruan moral bertajuk "Seruan Kiai Sepuh untuk Muktamar NU yang Bermartabat".
Pernyataan bersama yang dikeluarkan di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026) tersebut menjadi peringatan keras agar seluruh tahapan Muktamar ke-35 NU berjalan transparan, jujur, dan terbebas dari praktik kecurangan.
Baca Juga: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Mendukung Kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital Forum yang dihadiri secara luring maupun daring tersebut menyoroti tajam sejumlah isu krusial. Di antaranya distorsi tata tertib, dugaan mobilisasi massa, intimidasi, hingga transaksi politik yang dinilai mengikis kepercayaan peserta muktamar terhadap panitia penyelenggara.
Para kiai sepuh juga mengendus adanya indikasi penyimpangan yang menggeser haluan organisasi, terutama pada proses suksesi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjelang pelaksanaan muktamar.
Mustasyar PBNU, KH Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa seruan moral ini lahir dari kegelisahan kolektif para ulama senior atas dinamika internal yang kian memperkeruh suasana.
Salah satu titik krusial yang disorot adalah munculnya wacana perluasan peran AHWA yang tak hanya memilih Rais Aam, tetapi juga dijadikan institusi tunggal pengawal arah NU.
Baca Juga: Walikota Medan, Apresiasi Pelatihan Kaderisasi Fatayat NU "Pertemuan ini dilandasi kegelisahan tentang perkembangan jelang Muktamar. Sudah mulai ada upaya transaksi untuk menggolkan paket AHWA tertentu. Akibatnya, AHWA tidak lagi dipilih secara objektif berbasis kapasitas dan integritas keilmuan, sehingga berisiko tidak merepresentasikan ulama yang sebenarnya," tegas Kiai Ma'ruf.
Wakil Presiden RI ke-13 tersebut memperingatkan bahaya masuknya politik uang dalam penentuan AHWA maupun kepemimpinan PBNU. Menurutnya, penetapan pemimpin yang melanggar pertimbangan keilmuan objektif dan dirusak politik uang hanya akan menumpuk dosa organisasi.
Ia mengingatkan seluruh kader bahwa Muktamar NU adalah hajat besar jam'iyyah untuk kepentingan umat, bukan arena pemenuhan ambisi individu.
"Jika Muktamar berjalan sesuai akhlak NU, tanpa politik uang, mobilisasi, maupun intimidasi, semua pihak akan menerima keputusan dengan lapang dada. Yang menang terhormat, yang kalah pun terhormat," ujar ulama senior kelahiran Banten tersebut.
Baca Juga: Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU ke-78 Lebih jauh, Kiai Ma'ruf menekankan pentingnya kriteria ideal sosok Rais Aam PBNU mendatang. Seorang Rais Aam, menurutnya, haruslah kiai yang faqih (dalam ilmu fikih), peka terhadap konteks sosial, paham psikologi massa, serta memiliki daya lenting yang kuat agar tidak menjadi sasaran manipulasi arus politik luar.
"Terkait kandidat, saya yakin pengurus PCNU dan PWNU sudah paham mana figur yang memiliki visi tajam serta mampu menggerakkan NU. Kami berharap Muktamar ke-35 ini menjadi Muktamar Islah, kembali sepenuhnya ke rel NU, baik secara fikrah (pemikiran), manhaj (metodologi), maupun harakah (gerakan)," pungkasnya.
Baca Juga: Musa Rajekshah Ikuti Rapat Persiapan Konferwil Muslimat NU Sumut