JAKARTA - Matatelinga, Presiden Jokowi sudah menonaktifkan Jenderal Sutarman dari posisi Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Hal ini dinilai rancu karena di saat bersamaan, ia sudah menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri namun menunda pelantikannya."Ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Memang sangat perlu dipertanyakan apa alasan pemberhentian Kapolri Sutarman. Harus ada Kapolri definitif jangan seperti sekarang. Karena sekarang ada tiga orang yang seakan-akan punya bintang empat," kata mantan Wamen Hukum dan HAM, Denny Indrayana di Bundaran HI, Jakpus, Minggu (18/1/2015)."Pertama adalah mantan Kapolri Jenderal Sutarman, kedua Badrudin plt seakan-akan dia bintang empat karena dia pelaksana tugas. Ketiga yang sudah dipilih sebagai Kapolri Budi Gunawan," sambungnya.Dari ketiga orang ini sebenarnya hanya Sutarmanlah yang berpangkat Jenderal atau bintang empat. Badrodin Haiti dan Budi Gunawan saat ini masih berpangkat Komjen atau bintang tiga. Namun, karena Badrodin menjabat sebagai Plt dan Budi Gunawan ditunjuk jadi Kapolri namun tertunda, maka Denny menilai sama saja seperti ada 3 orang bintang empat di kepolisian saat ini."Ini berbahaya bagi institusi polri. Oleh karena itu presiden segera memilih kapolri definitif, harus segera memilih kapolri tetap permanen melalui proses yang benar dan baik," ucapnya.Meski mendesak adanya Kapolri permanen, Denny menyatakan ketidaksetujuannya pada keputusan Jokowi yang mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena itu, ia menyarankan Jokowi memulai lagi proses seleksi Kapolri dari awal dengan melibatkan KPK dan PPATK."Memastikan tidak ada rekening gendut, tidak ada masalah dengan korupsi apalagi tersangka korupsi," ucapnya. "Jangan juga kita mempunyai Kapolri yang tersangka dan dia pasti terdakwa. Karena tidak ada SP3, kemungkinan besar juga terpidana karena KPK tidak pernah gagal," tegasnya. Seperti dilansir Okezone.com(Fit)